Sabtu, 25 Oktober 2008

THE CONSTITUTION

TAHUKAH ANDA KONSTITUSI (UNDANG - UNDANG DASAR) NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DIAMANDEMEN ?



THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, YEAR 1945
(PREAMBLE)

Since Independence is the right of every nation, any form of subjugation in this world, being contracy to humanity and justice, must be abolished.

Our struggle for Indonesia's independence has reached a stage of glory in which the Indonesian people are led to the gate of an Indonesian state which is independent, united , sovereign, just and prosperous.

With the blessing of God Almighty, and moved by the highest ideals to led a free national life, the Indonesian people hereby declare their independence.

Further to establish a government for the Indonesian state: to protect the whole Indonesian people and country; to promote the public welfare; to raise standard of living; and to participate in establishing a world order which is founded on freedom, eternal peace and social justice; National Independence is set forth in a Constitution on the Indonesian state, which is a republic resting upon the people's sovereignty and founded on the belief in God Almighty, rightheous and moral humanity, the unity of Indonesia, and a democracy led by wise guidance through consultation/ representation, ensuring social justice for the whole Indonesian people.


CHAPTER I
FORM AND SOVEREIGNTY OF THE STATE
Article 1

(1) The Indonesian state is a unitary state having the form of a Republic;

(2) Sovereignty shall be vested in the people and shall be fully exercised by a People's Congress;


CHAPTER II
THE PEOPLE'S CONGRESS
Article 2

(1) The People Congress shall consist of members of the council of Representatives and delegates of regional territorries and group, in accordance with such provisions as shall be prescribed by law;

(2) The people's Congress shal assemble in the capital of the state, at least once every five years;

(3) All decisions of the People's Congress shall be taken by a majority vote;

==========================================================
UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(PEMBUKAAN)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik;

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;


BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota - anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan - utusan dari daerah - daerah dan golongan - golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang - undang;

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara;

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak;

Tidak ada komentar: