Kamis, 15 Maret 2012

KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN MA RI

- Putusan MA Nomor Register: 2995 K / Pdt / 1993 Tanggal 16 Oktober 1997, KAIDAH HUKUM: Karena judex factie melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara / sengketa ini, sebab Surat Tagihan Susulan OPAL Nomor 5019 / 832 / BIKEU / 1990 tanggal 24 September 1990 merupakan keputusan Badan Tata Usaha Negara melalui ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Putusan MA Nomor Register: 1513 K / Pdt / 1994 Tanggal 26 Agustus 1997, KAIDAH HUKUM: ”Karena petitum berisi permohonan tentang perceraian dan tentang perwalian yang seharusnya dapat diperiksa dan diputus dalam satu putusan, maka petitum perwalian yang telah diputus dalam bentuk penetapan harus dianggap sebagai putusan, sehingga permohonan kasasi atas putusan (penetapan) tentang perwalian harus dianggap sebagai permohonan banding terhadap suatu putusan’;

- Putusan MA Nomor Register: 1976 K / Pdt / 1994 Tanggal 30 Mei 1996, KAIDAH HUKUM: ”Merujuk kepada Kep. Mensos. No. 11 Tahun 1977 dalam hal SIP yang dimiliki oleh para penyewa sudah habis dan tidak atau belum diperpanjang, maka beralasan untuk menghukum para penyewa untuk mengosongkan tanah dan rumah terperkara, namun dikaitkan dengan kedudukan ekonomi antara pihak yang menyewakan dengan para penyewa ternyata lebih lemah dari pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk membayar pesangon kepada para penyewa guna mencari tempat tinggal pengganti yang layak sebesar 25 % dari harga pasaran tanah dan rumah sengketa”;

- Putusan MA Nomor Register: 3909 K / Pdt / 1994 Tanggal 7 Mei 1997, KAIDAH HUKUM: Tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat, baik atas jumlah hutang dan barang jaminannya antara lain perjanjian kredit adalah merupakan cacat hukum, menurut pasal 1320 BW, perjanjian tersebut tidak sah;

- Putusan MA Nomor Register: 3182 K / Pdt / 1994 Tanggal 30 Juli 1997, KAIDAH HUKUM: - Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal – hal yang tidak dituntut oleh penggugat.

- Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1921 KUHPerdata, bila ada persangkaan menurut undang – undang tidak perlu pembuktian lebih lanjut:

- Putusan MA Nomor Register: 1294 K / Pdt / 1994 Tanggal 28 Mei 1997, KAIDAH HUKUM: Bahwa dalam kasus ini telah terjadi manipulasi Hak Atas tanah terperkara, yakni orang tua para Tergugat I s/d III telah memanipulasi status hak sewa yang dipegangnya menjadi hak tertentu dan berdasar manipulasi itu diajukanlah konversi dan permintaan itu mendapat bantuan dari para Tergugat IV s/d VI tanpa meneliti dengan seksama status kepemilikan atas tanah terperkara;

- Putusan MA Nomor Register: 316 K / Pdt / 1994 Tanggal 28 Mei 1997, KAIDAH HUKUM: Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan banding secara berdiri sendiri, harus lebih dahulu ditunggu putusan akhir No. 569 / Pdt.G / 1991, baru dapat diajukan banding bersamaan dengan putusan akhir;

- Putusan MA Nomor Register: 1074 K / Pdt / 95 Tanggal 18 Mei 1996, KAIDAH HUKUM: Perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut;

- Putusan MA Nomor Register: 698 K / Pdt / 95 Tanggal 5 Maret 1996, KAIDAH HUKUM: Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan Hukum karena kesalahan Termohon Kasasi / Tergugat asal yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, No. 12 / Pid / B / 1994 / PN. Kdi. yang telah mempunyai kekuatan tetapdapat dipakai dasar menggugat secara Perdata atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa (Termohon Kasasi / Tergugat asal);

Tidak ada komentar: