Selasa, 13 Maret 2012

KAIDAH HUKUM PERDATA PUTUSAN MA RI

- Putusan MA Nomor Register: 665 K / Sip / 1979 Tanggal 22 Juli 1980, KAIDAH HUKUM: Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT ;

- Putusan MA Nomor Register: 1159 K / Sip / 1978 Tanggal 3 Juni 1980, KAIDAH HUKUM: Layak tidaknya penyediaan akomodasi rumah pengganti pada azasnya merupakan kebijaksanaan kantor urusan Perumahan yang tidak tunduk pada penilaian oleh Hakim Pengadilan ;

- Putusan MA Nomor Register: 1005 K / Sip / 1979 Tanggal 16 Juli 1980, KAIDAH HUKUM: Dalam hal hibah wasiat selama pemberi wasiat masih hidup penerima wasiat belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhak menjualnya ;

- Putusan MA Nomor Register: 263 K / Sip / 1978 Tanggal 13 Nopember 1978, KAIDAH HUKUM: Karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami isteri tergugat I – II, untuk menjual tanah tersebut, Tergugat I harus mendapat persetujuan dari isterinya ;

- Putusan MA Nomor Register: 1002 K / Sip / 1976 Tanggal 13 April 1978, KAIDAH HUKUM: Harta gono – gini yang telah dibagi antara Pak dan Mbok Kartodirjo setelah mereka kawin kembali tetap merupakan harta gono – gini dan bukan harta gawan yang biasanya kembali kepada keluarganya masing –masing pihak oleh karena itu setelah Pak Karto meninggal, Mbok Karto sebagai janda dan Sugeng sebagai anak angkat berhak mewarisi harta gono - gini;

- Putusan MA Nomor Register: 878 K / Sip / 1977 Tanggal 19 Juni 1979, KAIDAH HUKUM: Antara perkara ini dan perkara yang telah diputus oleh PT pada tanggal 8 Juli 1971 tidak terjadi nebis in idem, sebab keputusan PT tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak diikutsertakan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat kembali ;

- Putusan MA Nomor Register: 550 K / Sip / 1979 Tanggal 8 Mei 1980, KAIDAH HUKUM: Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut. Gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang – orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini ;

- Putusan MA Nomor Register: 1282 K / Sip / 1979 Tanggal 20 Desember 1979, KAIDAH HUKUM: Dalam gugatan perceraian Ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi;

- Putusan MA Nomor Register: 1167 K / Sip / 1977 Tanggal 10 Mei 1979, KAIDAH HUKUM: PT telah salah menerapkan Hukum Acara karena telah memerintahkan agar sita jaminan (conservatoir beslag) diangkat tanpa disertai pertimbangan ;

- Putusan MA Nomor Register: 556 K / Sip / 1979 Tanggal 7 April 1981, KAIDAH HUKUM: Jual beli saham termasuk adalah bersyarat, sebab digantungkan pada persetujuan Menteri; karena ini belum ada, maka menurut Hukum perjanjian tersebut belum ada;

- Putusan MA Nomor Register: 1477 K / Sip / 1980 Tanggal 9 April 1981, KAIDAH HUKUM: Karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, yudex factie tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6 % setahun;

- Putusan MA Nomor Register: 1397 K / Sip / 1978 Tanggal 3 Maret 1981, KAIDAH HUKUM: Karena tanah sengketa menjadi milik penggugat, jauh sesudah tergugat mendiaminya, maka sudahlah tepat dinyatakan bahwa tergugat tidak melakukannya penyerobotan atas tanah tersebut;

- Putusan MA Nomor Register: 912 K / Sip / 1975 Tanggal 31 Maret 1981, KAIDAH HUKUM: Kenyataan bahwa Ni Sandang sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pundak serta dikawinkan oleh Nang Pundak belumlah membuktikan bahwa ia adalah anak angkat; untuk pengangkatan anak perlu ada upacara pemerasan dan siaran di Banjar setempat;

- Putusan MA Nomor Register: 1685 K / Sip / 1978 Tanggal 28 Pebruari 1981, KAIDAH HUKUM: Perjanjian sewa menyewa tersebut ada dalam suasana hukum adat, dimana pihak – pihak adalah orang Indonesia asli dan tanah sengketa ada di Ujung Berung, dasar pemikiran KUHPerdata (BW) harus dihilangkan menurut Hukum Adat dalam hal ini lebih dititikberatkan pada kepatutan / kepantasan;

- Putusan MA Nomor Register: 562 K / Sip / 1979 Tanggal 19 Mei 1981, KAIDAH HUKUM: Hibah dari suami kepada isteri mengenai barang asal tidak dapat disahkan karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya;

- Putusan MA Nomor Register: 147 K / Sip / 1979 Tanggal 25 September 1980, KAIDAH HUKUM: Jual beli tanah / rumah tersebut tidak sah karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri para tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam namanya saja, sedangkan pembeli yang sebenarnya adalah penggugat asal yang pada waktu itu masih seorang warga negara asing, dengan demikian perjanjian tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh UU. (orngeroorloofde oorzaak yaitu ingin menyelundup ketentuan larangan tersebut dalam ps 5 jo 21 UUPA) ;

- Putusan MA Nomor Register: 926 K / Sip / 1980 Tanggal 16 Mei 1981, KAIDAH HUKUM: Pertimbangan PT kurang dan salah dalam menerapkan psl 321 (a) KUHD, karena:

1. Sekalipun dianggap terbukti bahwa tergugat asal adalah pengusaha kapal Dwimasakti yang terbakar, yang kemudian terbakar pula kapal milik penggugat asal namun oleh PT tidak dipertimbangkan apakah kebakaran tersebut, diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dari anak buahnya, selain itu dari pertimbangan – pertimbangan tidak pula ternyata bagaimana status tergugat asal terhadap kapal Dwisakti itu.

2. Tidak ada hasil dari pengusutan sebab – sebab kebakaran;

3. Barang – barang apa saja yang telah rusak akibat kebakaran tersebut.;

- Putusan MA Nomor Register: 321 K / Sip / 1978 Tanggal 31 Januari 1981, KAIDAH HUKUM: PN tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.;

- Putusan MA Nomor Register: 1377 K / Sip / 1978 Tanggal 30 April 1981, KAIDAH HUKUM: PN tidak terikat pada putusan Adat Desa dan Parange (Kepala Distrik);

- Putusan MA Nomor Register: 1281 K / Sip / 1979 Tanggal 15 April 1981, KAIDAH HUKUM: Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima;

Tidak ada komentar: