Senin, 12 Maret 2012

YURISPRUDENSI MA BIDANG HUKUM TATA USAHA NEGARA

- Putusan MA Nomor Register: 5 K / TUN / 1992 Tanggal 21 Januari 1993, KAIDAH HUKUM: Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5 / 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

Penyebutan turut – Tergugat oleh PTUN Jakarta dan turut – Tergugat I / Pembanding – intervensi II dan turut – Tergugat II / Pembanding – intervensi III oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta adalah tidak tepat karena tidak memenuhi isi ketentuan pasal 83 UU 5 / 1986 jo. penjelasan resmi dari pasal tersebut.

Dari ketentuan pasal 83 beserta penjelasan resminya, tak dimungkinkan untuk atas prakarsa Penggugat sendiri menarik seseorang atau badan hukum perdata menjadi Tergugat (vide pasal 1 ayat 6 UU 5 / 1986 jo. penjelasan resmi dari pasal tersebut), baik sebagai turut – Tergugat ataupun Tergugat – intervensi.

Walaupun Penggugat – asal tidak mengajukan dalam petitum, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada.

Tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada objek sengketa yang telah diajukan oleh para pihak, karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian – bagian penetapan – penetapan atau keputusan badan atau pejabat TUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak.

- Putusan MA Nomor Register: 55 K / TUN / 1992 Tanggal 25 November 1993, KAIDAH HUKUM: Bangunan yang sejak semula didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meskipun tanah dan bangunan itu diperjualbelikan kepada pihak ketiga dengan mengajukan IMB atas bangunan itu, tetap saja bangunan lama itu menyalahi aturan. Pemberian atau penolakan IMB adalah sepenuhnya wewenag Pejabat TUN, dan dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung telah tidak terjadi kesewenang – wenangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan yang lain;

- Putusan MA Nomor Register: 116 K / TUN / 1995 Tanggal 29 September 1997, KAIDAH HUKUM: Oleh karena kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak dapat mendelegasikan wewenangnya untuk menerbitkan surat paksa kepada Kantor Pelayanan Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak berwenang menerbitkan surat paksa sebagai pelaksanaan penagihan pajak;

- Putusan MA Nomor Register: 01 K / TUN / 1996 Tanggal 28 Mei 1998, KAIDAH HUKUM: Walaupun amar putusan PTUN mengangkat sita jaminan, akan tetapi karena Penggugat menyatakan banding, maka status sita jaminan masih tetap melekat pada tanah tersebut. Penggugat sebagai pemegang hak yang menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas perpanjangan Hak Guna Bangunan, karena pengurus yayasan yang menjual tanah tersebut kepada orang lain masih sedang disengketakan keabsahan kepengurusannya di PTUN dan perkaranya masih dalam taraf pemeriksaan tingkat banding;

- Putusan MA Nomor Register: 161 K / TUN / 1996 Tanggal 6 Maret 1998, KAIDAH HUKUM: Dinyatakan batal demi hukum, SK pemberhentian pegawai dengan tidak hormat oleh PT Barata Indonesia terhadap salah seorang pegawainya, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh direktur utamanya yang telah diberhentikan SK Menteri Keuangan;

- Putusan MA Nomor Register: 314 K / TUN / 1996 Tanggal 29 Juli 1998, KAIDAH HUKUM: Pembeli tanah lelang eksekusi pengadilan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah adalah tidak sah dan Sertifikat Hak Miliknya harus dinyatakan batal demi hukum;

- Putusan MA Nomor Register: 47 K / TUN / 1997 Tanggal 26 Januari 1997, KAIDAH HUKUM: Risalah lelang merupakan berita acara hasil penjualan barang tereksekusi, bukan keputusan Badan / Pejabat TUN, tetapi sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari pejabat Kantor Lelang;

- Putusan MA Nomor Register: 98 K / TUN / 1998 Tanggal 8 Februari 2000, KAIDAH HUKUM: Tanah yang berasal dari hak barat (eigendom) telah kembali kepada Negara, maka lurah dan camat tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut;

- Putusan MA Nomor Register: 103 K / TUN / 1998 Tanggal 25 November 1999, KAIDAH HUKUM: Mengenai pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU 5 / 1960 dan sebagai pelaksanaan pasal 18 UU 5 / 1960, telah dikeluarkan UU 20 / 1961 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik asal;

- Putusan MA Nomor Register: 144 K / TUN / 1998 Tanggal 29 Septemberl 1999, KAIDAH HUKUM: Karena dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran merupakan perbuatan faktual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) di Peradilan Umum;

- Putusan MA Nomor Register: 208 K / TUN / 1998 Tanggal 25 Mei 1999, KAIDAH HUKUM: Sanggahan / gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk, sanggahan / gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri (UU 9 / 1994 tentang Perubahan atas UU 6 / 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 23 ayat (2) dan penjelasannya);

Tidak ada komentar: