Senin, 19 Maret 2012

YURISPRUDENSI MA RI BAGIAN IV

- Putusan MA Nomor Register: 343 K / Sip / 1980 Tanggal 16 Januari 1982, KAIDAH HUKUM: Batas waktu kewajiban pemberian nafkah ditetapkan sejak bulan Pebruari 1977 sampai keputusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum.

Dalam keputusan P.T. sejak bulan Pebruari 1977 sampai tergugat kawin lagi;

- Putusan MA Nomor Register: 1025 K / Sip / 1980 Tanggal 13 Maret 1982, KAIDAH HUKUM: Pertimbangan PT / PN tidak bertentangan dengan hukum:

- Karena penggugat Orang asing menurut U.U.P.A. ia tidak dapat mempunyai hak milik;

- Walaupun terbukti penggugat pernah memiliki tanah eigendom tersebut, ia tidak dapat diberi hak guna bangunan, karena ia hingga tanggal 24-9-1961 tidak mendaftarkan kepada KKPT dan dalam jangka waktu 1 tahun tidak melepaskan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat seperti ditentukan dalam ketentuan – ketentuan konversi;

- Putusan MA Nomor Register: 2034 K / Sip / 1980 Tanggal 1 April 1982, KAIDAH HUKUM: Pertimbangan P.T tidak bertentangan dengan hukum: kemenakan bertali adat tidak bisa menerima gelar selagi masih ada kemenakan bertali darah;

- Putusan MA Nomor Register: 878 K / Sip / 1980 Tanggal 28 Januari 1982, KAIDAH HUKUM: Baik B.W / W.v.K enurut hukum adat dalam hal keahlian warisan dimungkinkan penggantian tempat;

- Putusan MA Nomor Register: 1036 K / Sip / 1982 Tanggal 17 Mei 1983, KAIDAH HUKUM: Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat tidak berhasil membuktikan alasan – alasan gugatan perceraiannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak;

- Putusan MA Nomor Register: 2339 K / Sip / 1982 Tanggal 25 Mei 1983, KAIDAH HUKUM: Menurut U.U.P.A. psl 5 bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal);

- Putusan MA Nomor Register: 684 K / Sip / 1982 Tanggal 9 Mei 1983, KAIDAH HUKUM: Karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat di muka PN;

- Putusan MA Nomor Register: 1072 K / Sip / 1982 Tanggal 1 Agustus 1983, KAIDAH HUKUM: Gugatn cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang – barang sengketa;]

- Putusan MA Nomor Register: 1149 K / Sip / 1982 Tanggal 10 Maret 1983, KAIDAH HUKUM: Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan M.A. berlaku azas nebis in idem mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak – pihak pokoknya juga sama;

- Putusan MA Nomor Register: 346 K / Sip / 1982 Tanggal 26 April 1983, KAIDAH HUKUM: Seharusnya P.T. setelah mempertimbangkan bahwa P.N. berwenang untuk memeriksa perkara ini, memerintahkan P.N. untuk mengadili dan memutuskan sekali lagi perkaranya. (Pengadilin Tinggi langsung memutuskan sendiri pokok perkaranya);

- Putusan MA Nomor Register: 913 K / Sip / 1982 Tanggal 21 Mei 1983, KAIDAH HUKUM: Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan;

- Putusan MA Nomor Register: 126 K / Sip / 1982 Tanggal 17 Desember 1982, KAIDAH HUKUM: Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum dan / atau U.U. karena tergugat telah ingkar janji, tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2 % sebulan dari sisa hutang sebesar Rp. 850.000,- dihitung sejak tanggal 10-9-1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas;

- Putusan MA Nomor Register: 284 K / Sip / 1982 Tanggal 19 Juli 1983, KAIDAH HUKUM: Menurut hukum adat, meskipun seorang istri nusyud (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapat bagiannya dari barang gono gini (harta seharekat) yang diperolehnya semasa perkawinan;

- Putusan MA Nomor Register: 1832 K / Sip / 1979 Tanggal 6 Agustus 1983, KAIDAH HUKUM: Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum dan / atau U.U. i.c. pembagian warisan ditentukan sesuai dengan keputusan Mahkamah Syariyah propinsi ;

- Putusan MA Nomor Register: 85 K / Sip / 1982 Tanggal 18 Desember 1982, KAIDAH HUKUM: Pengeluaran tergugat II dari proses perkara ini yang secara ambtshalve tidak dapat dibenarkan, karena hak itu melanggar tertib hukum acara;

- Putusan MA Nomor Register: 1326 K / Sip / 1982 Tanggal 19 Agustus 1982, KAIDAH HUKUM: Jika benar atas barang – barang yang disita dalam perkara ini, ada Consevatoir beslag dalam perkara lain yang belum mempunyai kekutan tetap, dapat dimohonkan penyitaan penyesuaian / vergelijkend oleh pihak yang bersangkutan;

Tidak ada komentar: