Senin, 12 Maret 2012

YURISPRUDENSI MA RI BIDANG HUKUM PIDANA, lanjutan.

- Putusan MA Nomor Register: 325 K / PID / 1985 Tanggal 27 Oktober 1986, KAIDAH HUKUM: Dakwaan yang hanya menyebutkan bahwa Terdakwa telah menjual sawah dengan harga Rp. 1.500.000,- yang ternyata tanah tersebut tidak ada, bukan merupakan delik penipuan ex pasal 378 KUHP ataupun tindak pidana lainnya, melainkan masalah perdata biasa, sehingga meskipun hal itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, ia harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

- Putusan MA Nomor Register: 464 K / PID / 1985 Tanggal 13 September 1985, KAIDAH HUKUM: Menurut yurisprudensi tetap, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi;

- Putusan MA Nomor Register: 1130 K / PID / 1985 Tanggal 18 Desember 1987, KAIDAH HUKUM: Apabila Terdakwa tidak mengetahui / menduga / menyangka barang – barang tersebut berasal dari kejahatan, karena itu adalah salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum;

- Putusan MA Nomor Register: 1205 K / PID / 1985 Tanggal 23 Juni 1987, KAIDAH HUKUM: Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata – kata yang Terdakwa tulis dalam surat kontramemori banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud diketahui oleh umum;

- Putusan MA Nomor Register: 1295 K / PID / 1985 Tanggal 02 Januari 1986, KAIDAH HUKUM: Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan judex factie bahwa unsur niat / kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus terbukti dengan beberapa tusukan, karena bagi seorang yang ahli, satu tusukan yang tepat sudah mematikan. Bahwa korban tidak meninggal seketika, itu tidak berarti bahwa Terdakwa tidak punya niat / kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban. Dalam perkara ini, alatnya adalah pisau dapur, yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut menimbulkan saluran luka. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan;
- Putusan MA Nomor Register: 693 K / PID / 1986 Tanggal 12 Juli 1986, KAIDAH HUKUM: Dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian – pencurian yang lebih ringan termasuk di dalamnya, i.c. Pasal 363 (1) ke – 4 KUHP;
- Putusan MA Nomor Register: 1690 K / PID / 1987 Tanggal 16 Desember 1987, KAIDAH HUKUM: Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa harus dibatalkan karena berdasarkan pasal 27 KUHAP, Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
- Putusan MA Nomor Register: 169 K / PID / 1988 Tanggal 17 Maret 1988, KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap dalam amar putusannya identitas Terdakwa dan status tahanan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 197 ayat 1 sub B dan sub K KUHAP. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 197 (2) KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
- Putusan MA Nomor Register: 736 K / PID / 1988 Tanggal 25 Oktober 1990, KAIDAH HUKUM: Dalam amar putusan cukup disebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan mempunyai, menaruh, memamer-kan, memakai, dan menyediakan untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan atau alat perlengkapan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau setidak – tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku. Adapun pasal – pasal dari UU yang dilanggar tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;
- Putusan MA Nomor Register: 1804 K / PID / 1984 Tanggal 12 Februari 1992, KAIDAH HUKUM: Dalam ilmu hukum pidana, “menyuruh melakukan” mengandung arti bahwa si pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tetapi dalam perkara ini keadaannya tidak demikian; dengan melihat bukti – bukti perbuatan Terdakwa, jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh Terdakwa. Jadi, Terdakwa adalah pelaku langsung, bukan menyuruh lakukan seperti pendapat judex factie ;
- Putusan MA Nomor Register: 1953 K / PID / 1988 Tanggal 23 Januari 1993, KAIDAH HUKUM: Berat ringannya pidana adalah wewenang judex factie yangb tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex factie menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan UU atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;
- Putusan MA Nomor Register: 1036 K / PID / 1989 Tanggal 31 Agustus 1992, KAIDAH HUKUM: Karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek – cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti;
- Putusan MA Nomor Register: 1828 K / PID / 1989 Tanggal 5 Juli 1990, KAIDAH HUKUM: Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatan demi kepentingan hukum tidak terikat pada tenggang waktu. Putusan kasasi terhadap permohonan kasasi oleh Jaksa Agung karena jabatan demi kepentingan hukum tidak mempunyai akibat hukum. Penyitaan terhadap sebuah kapal menurut pasal 77 KUHAP bukan objek praperadilan; larangan bagi kapal untuk meninggalkan pelabuhan bukanlah penahanan yang dimaksud dalam pasal 20 dan 21 KUHAP; pemilik kapal yang dilarang meninggalkan pelabuhan bukan subjek yang berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 95 KUHAP;

1 komentar:

nomor 81 mengatakan...

informasi yang menarik..:) terima kasih