Senin, 12 Maret 2012

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG PIDANA UMUM 4,

- Putusan MA Nomor Register: 561 K / PID / 1982 Tanggal 30 Juli 1983, KAIDAH HUKUM: Menurut yurisprudensi, pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 BW. Meskipun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian antara dia dan isterinya yang berzinah;

- Putusan MA Nomor Register: 587 K / PID / 1982 Tanggal 28 Juli 1983, KAIDAH HUKUM: Dalam hal putusan pidana mengandung pembebasan terhadap perbuatan yang didakwakan, menurut yurisprudensi, jaksa seharusnya mengemukakan dalam memori bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah lepas dari tuntutan hukum dengan alasan – alasan hukumnya. Tetapi dalam perkara ini jaksa begitu saja mengatakan bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi seharusnya adalah lepas dari tuntutan hukum, tanpa memberi alasan hukum; oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan Jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan MA Nomor Register: 39 K / PID / 1984 Tanggal 13 September 1984, KAIDAH HUKUM: Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual – beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan (eks Pasal 378 KUHP);

- Putusan MA Nomor Register: 531 K / PID / 1984 Tanggal 09 Mei 1985, KAIDAH HUKUM: Perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu kasus perdata;

- Putusan MA Nomor Register: 39 K / PID / 1984 Tanggal 13 September 1984, KAIDAH HUKUM: Tidak terbukti adanya unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” dalam perbuatan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa; demikian pula, tidak terbukti adanya unsur “melawan hukum” dalam perbuatan tidak menyenangkan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan - dakwaan;

- Putusan MA Nomor Register: 606 K / PID / 1984 Tanggal 30 Maret 1985, KAIDAH HUKUM: Judex Factie salah menerapkan hukum karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif. Isi dakwaan ternyata, bersifat alternatif, meskipun yang tertulis Kesatu dan Kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama. Karena dakwaan primer sudah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Putusan MA Nomor Register: 618 K / PID / 1984 Tanggal 17 April 1985, KAIDAH HUKUM: Penjualan barang – barang jaminan milik saksi oleh Terdakwa tanpa izin saksi tersebut merupakan penggelapan;

- Putusan MA Nomor Register: 628 K / PID / 1984 Tanggal 22 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi, sebelum memutus pokok perkara, seharusnya menunggu dulu sampai putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti;

- Putusan MA Nomor Register: 731 K / PID / 1984 Tanggal 27 Mei 1985, KAIDAH HUKUM: Perkara ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat karena Terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan pasal 310 (1) KUHP);

- Putusan MA Nomor Register: 808 K / PID / 1984 Tanggal 09 Mei 1985, KAIDAH HUKUM: Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum;

- Putusan MA Nomor Register: 818 K / PID / 1984 Tanggal 30 Mei 1985, KAIDAH HUKUM: Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pelanggaran pasal 310 KUHP, tetapi perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah p;asal 315 KUHP. Kendati demikian, mengingat bahwa tindak pidana menurut pasal 315 KUHP tersebut adalah tindak pidana yang sejenis – cuma lebih ringan ancaman hukumannya – Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum melanggar padsal 315 KUHP, sehingga kualifikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki;

Tidak ada komentar: