Rabu, 21 Maret 2012

YURISPRUDENSI PIDANA I

- Putusan MA Nomor Register: 202 K / PID / 1990 Tanggal 30 Januari 1993, KAIDAH HUKUM: Putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dapat dinilai sebagai hal yang dapat memperberat pidana tersebut, melainkan hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, padahal Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya;

- Putusan MA Nomor Register: 1104 K / PID / 1990 Tanggal 27 Februari 1993, KAIDAH HUKUM: Judex factie telah salah menerapkan hukum, sebab korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang di depannya dan karena jatuhnya ke kanan maka korban tergilas oleh roda bus yang dikemudikan Terdakwa; ternyata kenderaan bus yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur yang benar atau di sebelah kiri, sehingga tidak terbukti adanya unsure kelalaian / kealpaan pada diri Terdakwa, dan Makamah Agung mengadili sendiri;

- Putusan MA Nomor Register: 1047 K / PID / 1992 Tanggal 29 November 1994, KAIDAH HUKUM: Dari keterangan Notaris, terbukti dia dipaksa oleh Terdakwa untuk membuat agar isi akta Notaris menyimpang dari surat wasiat; saksi – saksi lain juga menerangkan tidak tahu ada perubahan yang bertentangan dengan surat wasiat; disamping itu terbukti pula bahwa salah satu saksi sudah mendapatkan hak milik dari Kantor Agraria secara sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsure – unsure dakwaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terddakwa, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam surat dakwaan;

- Putusan MA Nomor Register: 1575 K / PID / 1992 Tanggal 20 Februari 1993, KAIDAH HUKUM: Dakwaan I (eks Pasal 187 KUHP) seharusnya tidak secara kumulatif didakwakan bersama – sama dengan dakwaan II (eks Pasal 164 KUHP), karena tindak pidana ex pasal 187 KUHP adalah dalam hal para Terdakwa didakwa sebagai pelakunya, sedangkan tindak pidana ex pasal 164 KUHP adalah dalam hal para Terdakwa didakwa mengetahui orang lain bermufakat akan melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 187 KUHP, tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam;

- Putusan MA Nomor Register: 71 K / PID / 1993 Tanggal 17 September 1996, KAIDAH HUKUM:

1. Unsur melawan hukum tidak dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi; karena Terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti;

2. Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam member bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan Terdakwa menduga akan terjadinya delik yang akan dilakukan oleh pelaku, melainkan adanya bantuan tersebut harus nyata dan dirasakan oleh yang dibantu, juga benar – benar dikehendaki oleh Terdakwa, tidak hanya sekedar karena culpa / lalai;

- Putusan MA Nomor Register: 354 K / PID / 1993 Tanggal 19 Agustus 1997, KAIDAH HUKUM: Seorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil / menguasainya dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum, yakni gugatan perdata;

- Putusan MA Nomor Register: 1677 K / PID / 1993 Tanggal 7 Februari 1996, KAIDAH HUKUM: Karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi Fransiska Meo Iku yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan, walaupun tanpa didahului penyumpahan saksi ketika disidik, bahwa ia telah mencuri barang bukti cincin emas dan menggadaikannya kepada saksi tersebut, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, sehingga Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk memiliki barang yang diambilnya;

- Putusan MA Nomor Register: 863 K / PID / 1994 Tanggal 10 Agustus 1994, KAIDAH HUKUM: Berat ringannya pidana adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex factie menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan UU atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup. Hukuman yang dijatuhkan adalah 4 tahun dan 6 bulan, jadi masih kurang dari 8 tahun. Dalam hal Terpidana, sebelum lampau batas 5 tahun setelah dihukum, melakukan tindak pidana sejenis (recidive), hal itu tidak perlu dirumuskan dalam amar, cukup dalam pertimbangan saja ;

- Putusan MA Nomor Register: 933 K / PID / 1994 Tanggal 28 Agustus 1997, KAIDAH HUKUM: Syarat khusus mengembalikan uang korban pada hakikatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian dalam putusan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 C (1) KUHP. Akan tetapi kesalahan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan in casu, melainkan cukup diperbaiki;

- Putusan MA Nomor Register: 1213 K / PID / 1994 Tanggal 25 Januari 1996, KAIDAH HUKUM: Oleh karena judex factie (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum / Jaksa dapat membuktikan putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex factie salah menafsirkan unsur memiliki, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut pantas dikabulkan;

- Putusan MA Nomor Register: 1046 K / PID / 1995 Tanggal 26 Juni 1996, KAIDAH HUKUM: Perbuatan mengakui bahwa suatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya sudah memenuhi unsur – unsur tindak kejahatan penggelapan, apalagi barang tersebut kemudian dijual kepada orang lain;

- Putusan MA Nomor Register: 55 PK / PID / 1996 Tanggal 25 Oktober 1996, KAIDAH HUKUM: Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dan pertimbangan judex factie yang dinilai telah tepat dan benar, Mahkamah Agung menyatakan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu (pasal 160 jo. pasal 164 ayat (1) KUHP) dan dakwaan kedua (pasal 161 ayat (1) KUHP); oleh karena itu, atas kesalahan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana;

- Putusan MA Nomor Register: 329 K / PID / 1996 Tanggal 20 September 1996, KAIDAH HUKUM: Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat / usaha untuk mencapai tujuan (niat para Terdakwa), sehingga seandainyapun terjadi kerusakan, hal itu hanyalah merupakan akibat perbuatan kekerasan tersebut; oleh karenanya, terhadap para Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP;

- Putusan MA Nomor Register: 821 K / PID / 1996 Tanggal 29 September 1997, KAIDAH HUKUM: Hukum tidak mengenal keadaan hampir dewasa, juga dalam perkara ini, dimana saksi korban baru berumur 14 tahun;

- Putusan MA Nomor Register: 962 K / PID / 1996 Tanggal 5 Maret 1998, KAIDAH HUKUM: Apabila ada dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian di tempat umum (melanggar pasal 303 bis KUHP), maka Pengadilan Negeri harus mengembalikan berkas perkara tersebut kepada pihak kepolisian untuk kemudian diajukan ke persidangan melalui kejaksaan, bukannya memeriksa dan mengadili perkara itu menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

- Putusan MA Nomor Register: 52 K / PID / 1997 Tanggal 22 Januari 1998, KAIDAH HUKUM: Judex factie salah menerapkan hukum karena dakwaan didasarkan pada UU yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga penuntutannya tidak dapat diterima. Maka putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- Putusan MA Nomor Register: 366 K / PID / 1997 Tanggal 8 Desember 1999, KAIDAH HUKUM: Hak Cipta termaksud yang sudah terdaftar di Direktorat Hak Cipta, Patent dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah milik saksi. Maka dakwaan kesatu menurut hukum sesungguhnya telah terbukti dengan sah. Dalam perkara ini, telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh judex factie; terhadap pelanggaran Pasal 11 (1) sub k jo. Pasal 44 UU 6 / 1982 yang diubah dengan UU 7 / 1987 tentang Hak Cipta, jo. Pasal 55 (1) ke – 1 jo. Pasal 65 (1) KUHP, Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- Putusan MA Nomor Register: 812 K / PID / 1997 Tanggal 6 Oktober 1997, KAIDAH HUKUM: Meskipun permohonan kasasi dari Pemohon – kasasi dikabulkan, tetapi karena Pemohon – kasasi tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon – kasasi tersebut;

Tidak ada komentar: