Kamis, 08 Maret 2012

YURISPRUDENSI PIDANA

Putusan MA No.553 K/PID/1982 Tanggal 31 Januari 1983, Kaidah Hukum: Hal mengenai ukuran hukuman adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila judex factie menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang atau tidak/ kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;
Putusan MA No.522 K/PID/1982 Tanggal 31 Januari 1983, Kaidah Hukum: Putusan Pengadilan Negeri dan Penhgadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup dipertimbangkan, dan Mahkamah Agung menganggap penjatuhan hukuman tak bersyarat dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan;
Putusan MA No.151 K/PID/1982 Tanggal 28 Maret 1983, Kaidah Hukum: Perintah Hakim tingkat pertama kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa harus ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP;
Putusan MA No.119 K/PID/1982 Tanggal 31 Maret 1983, Kaidah Hukum:"Terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding";

Putusan MA No. 86 K/PID/1982 Tanggal 21 April 1983, Kaidah Hukum:"Karena dakwaan pertama (ps. 317 KUHP) dan dakwaan kedua (ps. 311 KUHP) adalah sejenis, dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif; oleh karena itu, dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi";

Putusan MA No. 81 K/PID/1982 Tanggal 19 Juli 1982, Kaidah Hukum: "Tidaklah menjadi syarat pasal 368 KUHP bahwa Terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya; karena perbuatan Terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik pemerasan telah dipenuhi";


Tidak ada komentar: