Sabtu, 24 Maret 2012

YURISPRUDENSI PUTUSAN PERKARA PIDANA 2B

- Putusan MA Nomor Register: 1156 K / PID / 2000 Tanggal 11 Oktober 2000, KAIDAH HUKUM: Perbuatan Pemohon – kasasi yang belum memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (3) KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, tembusan tersebut harus diberikan segera setelah penangkapan dilakukan, akan tetapi ternyata Pemohon – kasasi belum melakukan penangkapan.

Dalam perkara a quo, Pemohon ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia, bukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Indonesia sebagaimana ditentukan dan diatur Pasal 17, 18 dan 20 KUHAP;

- Putusan MA Nomor Register: 1378 K / PID / 2000 Tanggal 16 November 2000, KAIDAH HUKUM: Menurut pendapat Mahkamah Agung telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar memilih atau menyimpan shabu – shabu / psikotropika tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 60 ayat (1) sub c UU 5 / 1997 tentang Psikotropika;

- Putusan MA Nomor Register: 202 K / PID / 2001 Tanggal 31 Mei 2001, KAIDAH HUKUM: Judex factie tidak tepat dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Jaksa / Penuntut Umum menyebutkan bahwa ganja bukan tanaman. Hal itu akan dapat menimbulkan kerancuan pengertian yang berakibat dakwaan menjadi kabur, dan dakwaan yang tidak jelas / kabur harus dinyatakan batal demi hukum;

- Putusan MA Nomor Register: 991 K / PID / 2001 Tanggal 13 Desember 2001, KAIDAH HUKUM: Judex factie telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu hanya memerhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak – hak saksi lainnya diabaikan, sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing – masing (unus testis nullus testis);

- Putusan MA Nomor Register: 1572 K / PID / 2001 Tanggal 30 Maret 2001, KAIDAH HUKUM: 1. Judex factie telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaiman mestinya, Psl 185 (6) KUHAP.

2. Judex factie tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasr penentu kesalahan Terdakwa psl. 197 (1) sub d;

- Putusan MA Nomor Register: 27 PK / PID / 2003 Tanggal 04 Juli 2003, KAIDAH HUKUM: Judex factie kasasi telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya. dalam pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seseorang, jika seseorang tidak pernah didengar keterangannya di muka persidangan, maka keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;

- Putusan MA Nomor Register: 38 PK / PID / 2003 Tanggal 6 Juni 2005, KAIDAH HUKUM: Terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pemohon PK ;

- Putusan MA Nomor Register: 218 K / PID / 2004 Tanggal 14 Juli 2004, KAIDAH HUKUM: Judex factie telah salah menerapkan hukum; judex factie dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat – surat yang diajukan di muka persidangan.

Yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Perdata;

Tidak ada komentar: