Sabtu, 17 Maret 2012

YURISPRUDENSI TETAP

- Putusan MA Nomor Register: 410 K / Pdt / 1995 Tanggal 26 Agustus 1996, KAIDAH HUKUM: Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya:

- Putusan MA Nomor Register: 3275 K / Pdt / 1995 Tanggal 25 September 1996, KAIDAH HUKUM: Apabila pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah yang beritikad baik;

- Putusan MA Nomor Register: 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996, KAIDAH HUKUM: Dengan tidak dilunasinya sisa hutang Penggugat asal pada tanggal 28 April 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian konpensi di atas, terbukti Penggugat asal telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan atau Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 28 April 1989 sampai dengan tanggal 8 Oktober 1991 dan sebesar 3 % setiap bulan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1991 sampai dengan sisa hutang pokok dibayar lunas;

- Putusan MA Nomor Register: 3280 K / Pdt / 1995 Tanggal 20 Juni 1996, KAIDAH HUKUM: Sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun;

- Putusan MA Nomor Register: 438 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 September 1996, KAIDAH HUKUM: Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya pihak lawan harus ditolak;

- Putusan MA Nomor Register: 3273 K / Pdt / 1995 Tanggal 18 September 1996, KAIDAH HUKUM: Dengan dihapuskan / dibatalkannya pendaftaran suatu merek, maka akibat hukumnya si pendaftar yang mendapat hak daripadanya tidak diperkenankan lagi memakai merek itu;

- Putusan MA Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, KAIDAH HUKUM: “Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan MA Nomor Register: 1686 K / Pdt / 1995 Tanggal 29 Juli 1996, KAIDAH HUKUM: Menurut hukum adat Minangkabau yang bersifat Matrelineal, suami tidak berhak atas harta bawaan isterinya, karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan almarhumah Musalmah Ahmad isteri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta bawaan isterinya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

- Putusan MA Nomor Register: 778 K / Pdt / 1996 Tanggal 31 Juli 1996, KAIDAH HUKUM: Bahwa dalam suatu kepemilikan tanah secara adat di daerah Batang orangtua dapat mengatasnamakan tanah pada anak lelaki tertuannya, dimana kepemilikan tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat – surat bukti dan keterangan saksi;

- Putusan MA Nomor Register: 534 K / Pdt / 1996 Tanggal 18 Juni 1996, KAIDAH HUKUM: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

- Putusan MA Nomor Register: 3317 K / Pdt / 1995 Tanggal 11 September 1996, KAIDAH HUKUM: Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah diperjanjikan bahwa penggugat berhak membeli kembali tanah yang telah dijualnya, maka gugatan penggugat harus ditolak dan perbuatan penggugat yang masih menguasai objek sengketa yang telah dijualnya tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan tergugat. Bahwa pemakaian atau penggunaan perumahan (hak rekuirasi) adalah sah apabila ada persetujuan dari pemilik;

- Putusan MA Nomor Register: 3138 K / Pdt / 1994 Tanggal 29 April 1997, KAIDAH HUKUM: Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta. Bahwa sarana pemancingan dan rekreasi bukan merupakan fasilitas umum atau social, oleh karena itu developer tidak dapat dibebankan untuk membangun fasilitas tersebut sebagaimana tercantum dalam brosur;

Tidak ada komentar: