Sabtu, 10 Maret 2012

YURISPRUDENTIE RECHT

Putusan MA No.204/K/Kr/1979 Tanggal 13 Nopember 1979, Kaidah Hukumnya: "Perbuatan terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan tindak pidana walaupun antara terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan persoalannya akan diselesaikan secara intern";
Putusan MA No.1729 K/Sip/1976 Tanggal 10 Mei 1979 » Kaidah Hukumnya: "Pengabdian tanah (erfdiensbaarheids) dengan bergantinya pemilik - pemilik tanah yang bersangkutan";
Putusan MA No.521 K/Sip/1975 Tanggal 1 Mei 1979 » Kaidah Hukumnya: "Jual beli rumah dianggap meliputi juga pemindahan hak sewa/ hak pemakaian tanah diatas mana rumah itu berdiri";
Putusan MA No.80 K/Sip/1975 Tanggal 4 Juli 1979 » Kaidah Hukumnya: "Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (ongeoor - Loofdeoorzaak) adalah tidak syah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara tergugat dan penggugat)";
Putusan MA No. 681 K/Sip/1975 Tanggal 18 Agustus 1979 » Kaidah Hukumnya: "Karena harta sengketa adalah harta serekat gono-gini penggugat dengan mendianh suaminya (ayah tergugat maka ia sebagai isteri mendapat 1/2 + 1/4 = 3/4 bagian; sedang tergugat sebagai anak, mendapat 1/4 bagian ";
Putusan MA No.861 K/Sip/1975 Tanggal 9 Agustus 1979 » Kaidah Hukumnya: "Perbuatan hukum yang dilakukan janda atas harta peninggalan suaminya tanpa persetujuan ahli waris kepurasa, dapat dibenarkan karena perbuatan termaksud adalah untuk kepentingan yang patut dan tidak merugikan budel warisan";
Putusan MA No.415 K/Sip/1975 Tanggal 20 Juni 1979 » Kaidah Hukumnya: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat - tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan didalam satu gugatan, tetapi masing - masing tergugat harus digugat tersendiri";
Putusan MA No.524 K/Sip/1975 Tanggal 7 Pebruari 1980 » Kaidah Hukumnya: "Verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak - pihak dalam perkara, tidak oleh pihak ketiga";
Putusan MA No. 393 K/Sip/1975 Tanggal 24 Januari 1980 » Kaidah Hukumnya: "Sanggahan oleh pihak ke III diluar pihak - pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan / sanggahan";

Tidak ada komentar: