Jumat, 13 April 2012

Fenomena Hukum Perdata

- Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kwalifikasi dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, unlawful act), yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

- Ada 2 (dua) macam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa negara (onrechtmatige overheidsdaad),

- Secara normative, baik menurut KUHPerdata maupun di negara – negara dengan system hukum Eropa Kontinental, maka dapat diklasifikasikan tanggungjawab hukum sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (khususnya unsur kelalaian), sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata);

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUHPerdata:

- Beberapa definisi mengenai perbuatan melawan hukum (menurut Keeton):

a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;

b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;

c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;

d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;

e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak – hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;

f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan oleh karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika;

- Secara Klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum (menurut William C. Robinson), adalah:

a.NONFEASANCE, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;

b.MISFEASANCE, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajiban atau merupakan perbuatan yang orang tersebut (dia) mempunyai hak untuk melakukannya;

c.MALFEASANCE, perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

- Sejak tahun 1919, penertian perbuatan melawan hukum (khususnya Belanda) telah mengalami perkembangan dan perubahan, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas melanggar undang – undang, tetapi meliputi juga setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat (vide Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus LINDENBAUM Versus COHEN), dengan demikian onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebatas onwetmatige daad;

- Sejak tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni:

a. Perbuatan yangb bertentangan dengan hak orang lain;

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup masyarakat yang baik;

- Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak – hak orang lain (inbreuk op eens anders recht) adalah hak – hak yang diakui oleh hukum, meliputi:

a. Hak – hak pribadi (persoonlijkheidsrechten);

b. Hak – hak kekayaan (vermogenrecht);

c. Hak atas kebebasan;

d. Hak atas kehormatan dan nama baik;

- Penyalahgunaan hak (misbruik van recht) adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dengan tujuan hak tersebut diberikan (Penyalahgunaan hak an sich bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika ada unsur kerugian orang lain, pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidak hati – hatian maka dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata(;

- Unsur – unsur perbuatan melawan hukum:

a. Adanya suatu perbutan;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

c. Adanya kesalahan dari pelaku;

d. Adanya kerugian pada orang lain (korban);

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian orang lain (korban) tersebut;

- Sejak tahun 1919, unsur – unsur perbuatan melawan hukum diartikan lebih luas lagi, meliputi:

a. Perbuatan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik

Tidak ada komentar: