Selasa, 17 April 2012

Perbuatan Melawan Hukum, suplemen 3

Dalam sistem hukum Romawi sudah dikenal beberapa jenis perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Furtum (Conversion);

- Rapina (Forceable Conversion);

- Iniuria (Wilful aggression upon personality);

- Dammum Iniuria Datum (Wrongfulb Injury to Property);

Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

- Periode sebelum tahun 1838;

- Periode antara tahun 1838 – 1919;

- Periode setelah tahun 1919;

Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang pada dasarnya berasal dari hukum Romawi, antara lain dari kumpulan kaidah hukum sebagai dokumen legal sebagai – berikut:

- The Twelve Tables;

- Lex Aquilla; dan

- The Edict.

Jenis – jenis perbuatan melawan hukum yang berkembang dalam sistem hukum Inggeris dan masih berlaku sampai saat ini, adalah:

- Assault;

- Battery;

- Imprisonment;

- Trespass on Lands;

- Trespass on Chattels;

- Conversion;

- Deceit;

- Malicious Prosecution;

- Slander;

- Libel;

Di Amerika Serikat, dalam abad ke – 20 berkembang perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan intervensi terhadap kepentingan / hubungan kontraktual atau hubungan bisnis orang lain, sebagai berikut:

- Menjelek – jelekan kepemilikan (Slander of Title);

- Menjelek – jelekan properti (Disparagement of Property);

- Menjelek – jelekan barang (Slender of Goods);

- Menjelek – jelekan kepentingan Komersial (Commercial Disparagement);

- Menjelek – jelekan kepentingan dagang (Trade Libel);

- Intervensi terhadap hubungan kontraktual (Interference with Contractual Relations);

- Intervensi terhadap keuntungan yang diharapkan (Interference with Prospective Advantage);

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan harus ada unsur kesalahan terhadap perbuatan melawan hukum. Kesalahan tersebut dianggap ada jika terpenuhi salah satu dari antara 3 (tiga) syarat, sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan;

2. Ada unsur kelalaian (culpa, negligence);

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan memaksa (overmacht), membela diri, tidak waras, dan tidak cakap;


Tanggung gugat badan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dari organ dan bawahannya berlaku juga bagi negara dan badan – badan kenegaraan lainnya, seperti propinsi, kotamadya dan sebagainya;


Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah berlaku secara umum dan tidak membedakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara / penguasa atau oleh yang lainnya (berlaku bagi negara / penguasa atau terhadap rakyat biasa):

Tidak ada komentar: