Rabu, 16 Mei 2012

Disparitas Pidana, bagian 2


John Kaplan membagi teori Retribution menjadi 2, yaitu:
a.  Teori pembalasan (the revenge theory);
b.  Teori penebusan dosa (the expiation theory).

Menurut John Kaplan, Teori Pembalasan dan Teori Penebusan Dosa sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”;

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayar kembali (the criminal is paid back), sedangkan penebusan dosa mengundang bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (the criminal pays back);

Johannes Andeneas mengemukakan bahwa retribution atau atonement (penebusan) tidaklah sama dengan revenge (pembalasan dendam). Revenge merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang – orang yang simpati kepadanya; sedangkan retribution atau atonement tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi – emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan; 

Hukum pidana modern dilihat dari sejarahnya bersumber pada pembalasan dendam pribadi dan secara psikologis konsep tentang retribution secara sadar atau tidak, dapat digunakan sebagai suatu kamuflase (penyamaran) dari hasrat untuk balas dendam;

LEO POLAK (kebangsaan Belanda) secara luas membahas masalah pembalasan dan menyatakan bahwa kesamaan antara sesama manusia membawa akibat bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antar mereka secara merata. Tiap – tiap kejahatan menggangu usaha pembagian ini. Penderitaan hipotetis (hypothetisch – leed) yang dialami oleh tiap penduduk yang menghormati hukum dituangkan menjadi pidana maksimum yang diancamkan terhadap suatu kejahatan. Keuntungan yang semula diperoleh seorang penjahat harus diobyektifkan, karena itu teori POLAK disebut TEORI YANG MENGOBJEKTIFKAN  (Objectiverings theorie);

VAN BEMMELEN menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (vermijding van eigenrichting) tetap merupakan fungsi yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte);

POMPE yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan, menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif, dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti teori pembalasan.   

CHR. J. ENSCHEDE menganggap pembalasan sebagai batas atas (bovengrens) dari beratnya pidana. Ia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas – batas pembalasan;

Menurut teori relative, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat;

Menurut Johannes Andenaes, teori relatif  dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat  (the theory of social defence)”; 

Menurut Nigel Walker, teori relatif lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the reductive point of view), karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya disebut golongan “Reducers (Penganut teori reduktif)”; 

Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory);

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan), melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Berkaitan dengan teori relatif, seorang filsuf Romawi terkenal bernama SENECA mengatakan “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur” (No reasonable man punishers because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing = Tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi dipidana agar tidak ada perbuatan jahat);

Secara karakteristik, perbedaan antara teori retributive dengan teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:
1.    Ciri – ciri pada teori retribution:
a.    Tujuan pidana adalah semata – mata untuk pembalasan;
b.    Pembalasan adalah tujuan utama, didalamnya tidak mengandung sarana – sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk mensejahterakan masyarakat;
c.    Kesalahan merupakan satu – satunya syarat untuk adanya pidana;
d.    Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e.    Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;

2.    Ciri – ciri pada teori utilitarian:
a.    Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
b.    Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
c.    Hanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
d.    Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
e.    Pidana melihat ke depan (bersifat prosfektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat;
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial (special deterrence) dan prevensi general (general deterrence); 

Maksud prevensi spesial adalah agar ada pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana seperti ini dikenal dengan sebutan REFORMATION atau REHABILITATION THEORY; 

Maksud prevensi general adalah agar ada pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana:

1 komentar:

nomor 81 mengatakan...

informasi yang menarik..:) terima kasih