Minggu, 13 Mei 2012

DISPARITAS PIDANA, suatu teori

“Punisment” menurut H.L. Packer pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan, sebagai berikut:
1.    Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct);
2.    Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (the deserved infliction of suffering on evildoers / retribution for perceived wrong doing);

Menurut Prof. Sudarto, pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat;  
Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah menyerukan untuk tertib (tot de orde reopen); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing); 

BINSBERGEN berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukkan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana (een terechtwijzing door de overheid gegeven terzake van een strafbaar feit). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut Binsbergen adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri (onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, als om het behoud van de dader zelf);  

Secara tradisional, teori – teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1.    Teori absolute atau teori pembalasan (retributive / vergeldings theorieen);
2.    Teori relative atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorieen);

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan;  

Menurut JOHANNES ANDENAES, tujuan utama (primer) dari pidana berdasarkan teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh – pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder;

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut, dijelaskan IMMANUEL KANT dalam bukunya “PHILOSOPHY OF LAW”, sebagai beriku:”Pidana tidak pernah dilaksanakan semata – mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”;

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatief”, yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim / pengadilan karena telah melakukan kejahatan;  

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid);

HEGEL (penganut teori absolut) berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekwensi dari adanya kejahatan;

Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita – susila, maka pidana merupakan “negation der negation (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran)”;

Teori Hegel tentang pidana dikenal dengan “quasi – mathematic”, yaitu:
-     wrong being (crime) is the negation or right; and
-     punishment is the negation of that negation;

Menurut NIGEL WALKER,  para penganut teori retributive / absolute dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:
1.  Penganut teori retributive yang murni (the pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dengan kesalahan si pembuat;
2.  Penganut teori retributive yang tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dua, yaitu:
a.    Penganut teori retributive yang terbatas (the limiting retributivist), yang berpendapat: pidana tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja  tidak boleh melebihi batas yang cocok / sepadan dengan kesalahan terdakwa;
b.    Penganut teori retributive yang distributive (Retribution in distribution), disingkat dengan sebutan teori distributive, yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok / sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “strict liability”;
                                                                                                                                 




1 komentar:

nomor 81 mengatakan...

informasi yang menarik..:) terima kasih