Senin, 07 Mei 2012

PERMASALAHAN HUKUM

Ilmu Pengetahuan (IPTEK) dan globalisasi tidak dapat dipisahkan, saling melekat antara yang satu dengan yang lain (inextricabily intertwin). KEINICHI OHMAE  mengatakan,”Globalisasi yang ditimbulkan iptek telah membuat manusia berada dalam borderless world (dunia tanpa batas). Kehidupan umat manusia berada dalam keadaan interlinked economy, there is no such thing as absolute losers and winners”. 

JOHN NAISBITT  mengatakan,”Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan luas di bidang informasi dan ekonomi. Kini dunia telah berubah menjadi global village (perkampungan global) dengan sistem single economy (kesatuan ekonomi dunia) dalam keadaan as the world moving from trade countries to a single economy. One economy one market place”.

Pendapat KEINICHI OHMAE   dan JOHN NAISBITT   mengenai iptek dan globalisasi dipertegas oleh CAROLYN HOTCHKISS dengan mengatakan,”Political boundaries don’t define market boundaries anymore. Businesses are trading and making investments wherever they think they can get a competitive advantage”.

Dalam suasana globalisasi yang berciri borderless world, single economy, interlingked world, global village dan layunya pengertian kedaulatan bangsa (define national sovereignity are fading), muncul berbagai struktur yang belum pernah dikenal sebelumnya, yaitu:
1.  global market;
2.  free market;
3.  free competition;
4.  global competition.

GERHARD LENSKI – JEAN LENSKI  menyatakan,”masyarakat manusia sekarang berada dalam tingkat masyarakat teknologi. Yang pertama – tama mereka manfaatkan adalah informasi berteknologi (technological information). Informasi teknologi memiliki kemampuan jangkauan yang akan mengantar manusia mencapai berbagai kemungkinan tanpa batas (unlimited)”.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah menimbulkan perubahan dan pergeseran lapangan kerja. Muncul kelompok white color, dengan segala macam problema yang berkenaan dengan persoalan non manual jobs. Pada satu segi berkembangnya industri sekunder, tertier dan jasa, mampu menampung sekitar 50 – 60 % pekerja white color. Akan tetapi, dibalik itu timbul masalah tentang kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian.  

ALVIN TOFFLER mengatakan,”Kita tidak dapat dan tidak boleh mematikan tombol kemajuan teknologi. Hanya kaum romantik dungu yang mengoceh tentang kembali ke keadaan alamiah. Keadaan alamiah adalah keadaan dimana anak – anak kurus kering dan mati karena tidak ada perawatan medis elementer, kekurangan gizi menghambat kerja otak dan dimana seperti diingatkan Hobbes, kehidupan itu miskin, curang, kejam dan pendek. Mengingkari teknologi itu tidak saja bodoh tetapi juga tidak bermoral”;  

Dr. ALLEN berpendapat bahwa elemen pokok dari tindak pidana / kejahatan pada hakekatnya terdiri dari:
a.    Wrongfulness (kesalahan);
b.    Social harm involving moral culpability (kelalaian moral yang membahayakan kehidupan sosial);
c.    Public welfare offences (perbuatan yang menyakiti kesejahteraan publik);


Sejak dahulu sampai sekarang, yaitu mulai dari zaman nabi Adam hingga saat ini, kriminal (kejahatan) merupakan perbuatan yang dikutuk dan harus diancam dengan hukuman (whose sanction is punitive) dan terhadap perbuatan itu tidak ada alasan pengampunan (unremissable);

Tindak pidana dapat berupa:
a.    MALA IN SE atau MALUM IN SE;
b.    MALA PROHIBITA  atau MALUM PROHIBITUM;


MALA IN SE  atau MALUM IN SE, berupa:
a.    Perbuatan yang pada dirinya sendiri jahat (a wrong in itself);
b.    Perbuatan maupun peristiwa menurut sifat dan hakekatnya benar – benar tidak sah (an act or case involving illegality from the very nature);

MALA PROHIBITA  atau MALUM PROHIBITUM, berupa:
a.    Suatu perbuatan dinyatakan salah atau jahat atau menjadi tindak pidana karena undang – undang melarangnya (a wrong prohibited). Dalam hal ini, perbuatan yang semula dari sifatnya bukan immoral dan bukan jahat (evil), tetapi kemudian perbuatan ini oleh undang – undang dilarang. HENRY CAMPBELL merumuskannya sebagai “a thing which is wrong because prohibited”;
b.    Sesuatu yang menurut hakekatnya bukan perbuatan immoral (is not inherently immoral), tetapi kemudian menjadi perbuatan yang salah dan immoral karena undang – undang positif mengancamnya secara tegas;
c.    atau, oleh BRYAN A CORNER  merumuskannya,”wrong merely because it is prescribed and made unlawful by statute”, contoh tindak pidana yang berhubungan dengan ketertiban umum yang mengandung unsur kelalaian (negligence) seperti pelanggaran lalu lintas, kejahatan imgrasi, peniruan merek, pelanggaran antitrust, pertanggungjawaban produksi (product liability), tindak pidana lingkungan dan sebagainya;

 Menurut HENRY CAMPBELL,suatu perbuatan digolongkan malum in se, yaitu “it is inherently end essentially evil: immoral in its nature, and injurious in its consequences”;
Tindak pidana yang tergolong mala in se adalah tindak pidana kejahatan (evil)  yang dari sifat dan bentuknya tidak bermoral, serta menimbulkan akibat yang menyedihkan, bisa mati, luka atau lumpuh;

Tindak pidana yang termasuk malum in se, yaitu:
a.  Yang bersifat universal;
b.  Sangat jahat dan kejam;
c.  Menurut sifatnya sendiri jahat meskipun sekiranya tidak diatur dalam undang – undang, seperti: pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan, penganiayaan dan sebagainya;
.


Tidak ada komentar: