Kamis, 30 Agustus 2012

PENEGAKKAN HUKUM


Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak akan lebih konkrit;  

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan – pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakkan hukum, pasangan nilai – nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi;

Pasangan nilai – nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai – nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkret terjadi didalam bentuk kaidah – kaidah, dalam hal ini kaidah – kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah – kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan – larangan untuk melakukan perbuatan – perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah – kaidah yang berisikan kebolehan – kebolehan;

Kaidah – kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi daripada penegakkan hukum secara konsepsional;

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre, 1964). Dengan mengutip pendapat ROSCOE POUND maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit);

Gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup;

Penegakkan hukum bukanlah semata – mata berarti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian LAW ENFORCEMENT begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat – pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, apabila pelaksanaan perundang – undangan atau keputusan – keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup; 

Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor – faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah:
1.     Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang – undang;
2.     Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3.     Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4.     Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5.     Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut berkaitan erat, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakkan hukum.

Tidak ada komentar: