Kamis, 06 September 2012

PENGAMBILAN - KEPUTUSAN


Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (decisionmaking) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan – keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan – keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan – kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Misalnya jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian (seperti dalam Pelita I), maka ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternatif lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri. Aspek – aspek tersebut menyangkut soal pembagian (distribution) yang oleh HAROLD LASWELL dirumuskan sebagai: “Who gets what, when, how”;

JOYCE MITCHELL dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (Politics is collective decisionmaking or the making of public policies for an entire society)”;

KARL W. DEUTSCH: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (Politics is the  making of decisions by the public means)”. Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan – keputusan semacam ini berbeda dengan pengembilan keputusan – keputusan pribadi oleh orang seorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan – keputusan semacam itu merupakan “sektor umum” atau “sektor publik” (public sctor) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai – nilai (public goods), yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutsch dankawan – kawan, negara dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nakhodanya. Pendekatan ini berdasarkan cybernetica (cybernetics) yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian (control);  

Tidak ada komentar: