Selasa, 27 November 2012

RUANG LINGKUP ILMU TENTANG KAIDAH

RUANG LINGKUP ILMU TENTANG KAIDAH

Untuk memahami hubungan antara ilmu – ilmu hukum dengan hukum positif (tertulis) yang sinonim dengan tata hukum, perlu ditinjau perihal unsur – unsur hukum (gegevens van het recht). Unsur – unsur hukum tersebut mencakup unsur idiil serta unsur riil. Unsur idiil tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia; hasrat susila menghasilkan azas – azas hukum (rechtsbeginzelen: misalnya tidak ada hukum tanpa kesalahan), sedangkan rasio manusia menghasilkan pengertian – pengertian hukum (rechtsbegrippen: misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban dan seterusnya). Selanjutnya, unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan materil dan lingkungan alam. Apabila unsur idiil kemudian menghasilkan kaidah – kaidah hukum melalui filsafat hukum dan normwissenschaft atau sollenwissenschaft, maka unsur riil kemudian menghasilkan tata hukum. Disini tidak boleh dilupakan bahwa tatsachenwissenschaft atau sollenwissenschaft banyak berperan dalam pembentukan tata hukum.

Kaidah – kaidah sebagai pedoman perikelakukan diperlukan manusia, oleh karena manusia mempunyai hasrat untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi pandangan – pandangan mengenai kehidupan yang pantas dan teratur tidak selalu sama. Oleh karena itu diperlukan pedoman atau patokan, agar kehidupan bersama manusia tidak menjadi tidak pantas dan tidak teratur. Pedoman atau patokan tersebut adalah kaidah – kaidah yang menjadi pengarah hidup pribadi dan hidup antar pribadi.

Ruang lingkup daripada ilmu tentang kaidah yang menjadi dasar bagi mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, mencakup:
1.  Macam – macam kaidah, yaitu:
a.    Tata kaidah aspek hidup pribadi:
1)    Kaidah – kaidah kepercayaan;
2)    Kaidah – kaidah kesusilaan;
b.    Tata kaidah aspek hidup antar pribadi:
3)    Kaidah – kaidah kesopanan;
4)    Kaidah – kaidah hukum.
2.  Kaidah hukum dari sudut daya cakup maupun hierarkhi  meliputi,  kaidah hukum abstrak atau umum dan kaidah hukum konkrit atau individuil.
3.  Isi dan sifat kaidah hukum yang merupakan pembahasan tentang struktur kaidah hukum yang isinya suruhan, larangan dan kebolehan, serta dapat bersifat imperatif atau fakultatif;
4.  Perumusan kaidah hukum, dimana diadakan pembedaan antara pandangan hipotetis atau bersyarat, dengan pandangan kategoris yang kedua – duanya dapat diketemukan dalam perumusan pasal – pasal peraturan perundang – undangan.
5.  Tugas kaidah hukum, yaitu pemberian kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban, dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketenangan atau ketenteraman. Ketertiban tersebut ditandai dengan ciri – ciri, sebagai berikut (C.J.M. Schuyt:1976):
1.  Voorspelbaarheid (dapat diproyeksikan sebelumnya);
2.  Cooperatie (kerjasama);
3.  Controle van geweld (pengendalian terhadap kekerasan);
4.  Consistentie (konsistensi);
5.  Duurzaamheid (tahan lama);
6.  Stabiliteit (stabilitas);
7.  Hierarchie (hirarki);
8.  Conformiteit (konformitas);
9.  Afwezigheid van conflict (tidak adanya konflik);
10.   Uniformiteit (uniformitas);
11.   Gemeenschappelijkheid (gotong – royong);
12.   Relegmaat (teratur);
13.   Bevel (didasarkan kepatuhan);
14.   Volgorde (berpegang pada tahapan yang telah ditentukan);
15.   Uiterlijke stijl (sesuai dengan pola);
16.   Rangschikking (susunan; tersusun);
(Catatan: Sumber referensi dari buku karangan Purnadi Purbacaraka, SH. dan DR. Soerjono Soekanto, SH., MA. berjudul Sendi – Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, tahun 1979)

Tidak ada komentar: