Kamis, 11 April 2013

HUKUM PIDANA SUPRANASIONAL



HUKUM PIDANA SUPRANASIONAL

Apabila dalam asas universalitas disebut tentang hukum internasional, yang didasarkan atas suatu konvensi internasional, suatu macam delik diancam pidana dan berlaku hukum pidana peserta konvensi tersebut (jadi, masih hukum pidana nasional yang diterapkan), maka hukum pidana supranasional pada dasarnya ditentukan dalam hukum bangsa – bangsa yang terdiri dari perjanjian – perjanjian tertutup antar negara dan juga tidak tertutup dari kebiasaan – kebiasaan dan asas – asas yang bersifat hukum bangsa – bangsa. Sumber formil berada diatas niveau negara sendiri. Ada kepentingan besar dari tiap – tiap negara dan kewenangan dari negara bersangkutan hilang sebagian. Misalnya, tentang kejahatan penerbangan yang diterapkan dalam Konvensi Tokyo, The Hague dan Montreal, kemudian diinkorporasikan ke dalam KUHP dan kejahatan tersebut diadili oleh hakim – hakim nasional, disebut sebagai metode tidak langsung (indirect enforcement model).

Bentuk yang paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional, ialah diterimanya sejumlah peraturan – peraturan supranasional oleh negara – negara berupa delik – delik yang mempunyai sifat internasional, ditetapkan sebagai dapat dipidana yang berdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh hakim yang supranasional.



Tidak ada komentar: