Minggu, 11 Agustus 2013

SUATU KAJIAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM


 PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
 SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919

Secara klasik yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah (William C. Robinson, 1882: 127):

-     NONFEASANCE, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
-     MISFEASANCE, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
-     MALFEASANCE, yaitu perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal – pasal hukum tertulis semata – mata (pelanggaran perundang – undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan  “melawan hukum”  bukan hanya untuk pelanggaran perundang – undangan tertulis semata – mata, melainkan juga meliputi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan onrechtmatige daad  tidak lagi dimaksudkan hanya sebatas onwetmatige daad  saja.

Sejak tahun1919, di negeri Belanda dan juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yankni mencakup salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagai berikut:
1.  Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2.  Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3.  Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4.  Perbuatan yang bertentangan dengan kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

ad.1. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dimaksudkan oleh pasal 1365 KUHPerdata. Hak – hak yang dilanggar tersebut adalah hak – hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk hak – hak sebagai berikut:
-     Hak – hak pribadi (persoonlijkheidsrechten);
-     Hak – hak kekayaan (vermogensrecht);
-     Hak atas kebebasan;
-     Hak atas kehormatan dan nama baik;

Putusan Mahkamah Agung negeri Belanda (hoge Raad) tentang perbuatan melawan hukum yang menyangkut  dengan perbuatan melanggar hak orang lain, antara lain adalah putusan Hoge Raad Tanggal 10 Maret 1972 (MA. Moegni Djojodirdjo, 1982:38 dan seterusnya). Putusan ini mempertimbangkan apakah akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Yang menjadi persoalan dari kasus ini apakah termasuk perbuatan melawan hukum  terhadap tindakan  penutupan tempat berair dengan sampah kota oleh Vermeulen dekat pertamanan dari pihak Lekkerkerker  di Mastwijkerplas, yang menyebabkan datangnya burung – burung perusak dalam jumlah yang besar sehingga merusak pertamanan tersebut.

Oleh Hoge Raad diputuskan bahwa tindakan Vermeulen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
a.  Mempertimbangkan sifat dan tempat perbuatan tersebut.
b.  Besarnya kerugian yang diderita.
c.   Tidak ada alasan pemaaf.
d.  Meskipun tergugat telah berusaha mencegah kedatangan burung – burung tersebut, tetapi tidak berhasil mencegahnya.

Dalam kasus tersebut, Hoge Raad memutuskan bahwa pihak tergugat telah melanggar hak milik orang lain, sehingga karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Putusan Hoge Raad Tanggal 10 Maret 1972 tersebut merupakan salah satu dari banyak putusan Hoge Raad di bidang tindakan gangguan (hinder, nuisance) atau lingkungan, termasuk kebisingan (suara bising) yang umumnya menganggap tindakan gangguan atau merusak lingkungan seperti itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut menyebabkan pihak lain berkurang kenikmatannya atas benda seseorang, sehingga berkurang pula nilai (harga) dari benda tersebut.

ad.2. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM SENDIRI.

Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan  dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari pelakunya. Dengan istilah kewajiban hukum (rechtsplicht) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang – undang (wettelijk recht). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.

ad.3. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian  bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). Dalam putusan terkenal Lindenbaum v. Cohen (1919). Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan sehingga dapat digolongkan sebagai  suatu perbuatan melawan hukum.

ad.4. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEHATI-HATIAN ATAU KEHARUSAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT YANG BAIK.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi,  jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal – pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangang dengan prinsip  kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Tidak ada komentar: