Selasa, 07 Januari 2014

KAMUS RINGAN



back coverage contract ~ perjanjian asuransi yang menjamin kerugian yang timbul dalam jangka waktu pertanggungan;

back to back letter of credit ~ sebuah letter of credit  yang diterbitkan lagi oleh negotiating bank atas permintaan eksportir dan atas persetujuan issung bank, jadi sebuah letter of credit baru diterbitkan dengan jaminan issuing bank pertama;

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ~ badan independen nonstruktural yang bertugas melakukan penilaian mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi;

Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ~ badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Badan Hukum ~ suatu perkumpulan / organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia, yaitu sebagai pengemban / pemegang hak – hak dan kewajiban – kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan;  

Badan Hukum Keperdataan ~ badan yang didirikan atas dasar perjanjian – perjanjian yang dibuat sendiri, berhentinya diatur pula oleh perjanjian itu, atau karena tujuannya telah tercapai;

Badan Hukum Ketatanegaraan ~ badan yang dikuasai oleh peraturan – peraturan yang atas dasar itu badan tersebut didirikan / diakui, dan berhenti karena dihapuskan oleh penguasa yang berwenang;

Badan Hukum Privat  (Privat Rechts Person) ~ badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu;

Badan Hukum Publik (Public Rechts Person) ~ badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik (orang banyak) atau negara pada umumnya;

Badan Layanan Umum ~ instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan / mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Badan Musyawarah Kampung ~ sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan kampung;

Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi ~  suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi;

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ~ lembaga negara yang diadakan untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, dan badan yang merdeka / bebas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah;

Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi ~ suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir;

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang ~ unit organisasi dibawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang;  

Badan Pengelola Rumah Susun ~ badan yang berfungsi untuk mengelola rumah susun;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ~ badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial;

Badan Penyelenggara Perkeretaapian ~ badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api;

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ~ badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen;

Badan Perlindungan Konsumen Nasional ~ badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen;

Badan Usaha ~ perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus – menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ~ badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahhukumkan;

Tidak ada komentar: