Jumat, 24 Januari 2014

YURISPRUDENSI, ed2bc


-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K / Sip / 1969 Tanggal 21 Pebruari 1970, Kaidah Hukumnya:

1.    Putusan PN harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi;

2.    Putusan PT juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutannya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K / Sip / 1969 Tanggal 30 Agustus 1969, Kaidah Hukumnya:

1.    Pembagian harta guna kaya antara bekas suami – isteri masing – masing 50 %;

2.    Pemeliharaan anak – anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu;

3.    Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak – anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing – masing 50%;

 -      Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2985 K / Pdt / 2001 Tanggal 29 Januari 2004, Kaidah Hukumnya: “Gugatan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1588 K / Pdt / 2001 Tanggal 20 Juni 2004, Kaidah Hukumnya: “Sertifikat tanah yang terbit dulu dari akta jual beli, tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan batal. Penerbitan sertifikat tanah tanpa ada pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 626 K / Pdt / 2002 / Tanggal 29 Nopember 2004, Kaidah Hukumnya: “Surat kuasa yang dilegalisir oleh Panitera serta pejabat publik di pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2773 K / Pdt / 2002 Tanggal 19 Mei 2004, Kaidah Hukumnya: “Permohonan perlawanan untuk membatalkan putusan Arbiter adalah cacat formil bila diajukan melebihi tenggang waktu 30 hari”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 252 K / Pdt / 2002 Tanggal 11 Juni 2004, Kaidah Hukumnya: “Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jual lebih rendah dari agunan”;

“Jual beli tanah jika diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut direkayasa dan dinyatakan cacat hukum”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 445 K / Pdt / 2002  Tanggal 24 Februari 2005, Kaidah Hukumnya: “Orang melanjutkan segala kewajiban dan orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepala desa dan Banjar Adat dan mengabenkan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1506 K / Pdt / 2002 Tanggal 23 September 2004, Kaidah Hukumnya: “Purchase Order  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:880 K / Pdt / 2003 Tanggal 29 Januari 2003, Kaidah Hukumnya: “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2671 K / Pdt / 2001 Tanggal 4 Juli 2001, Kaidah Hukumnya: “Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama – sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama – sama dan sekaligus mengajukan gugatan”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K / Pdt / 2001 Tanggal 20 Mei 2002, Kaidah Hukumnya: “Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K / Pdt / 2001 Tanggal 28 Agustus 2003, Kaidah Hukumnya: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3642 K / Pdt / 2001  Tanggal 11 September 2002, Kaidah Hukumnya: “Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya”;

“Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai Kepatutan, Keadilan, perikemanusiaan, dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan – ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 294 K / Pdt / 2001 Tanggal 8 Agustus 2002, Kaidah Hukumnya: “Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus dkitolak”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K / Pdt / 2001 Tanggal 2 Januari 2003, Kaidah Hukumnya: “Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemiliknya”;

“Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak adalah batal demi hukum”;
“Bantahan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan  adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 K / Pdt / 2002 Tanggal 2 Januari 2003, Kaidah Hukumnya: “Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha  (KPPU) yang menggunakan irah – irah :”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999”;  

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1498 K / Pdt / 2006 Tanggal 23 Januari  2008, Kaidah Hukumnya:

1.    Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotocopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi / Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orangtua Pemohon Kasasi / Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi / Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi / Tergugat III. Tanpa melihat dalam konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd).

2.    Untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas Bilijkheid beginsel, maka yang harus membuktikannya adalah pembeli (i.c. Termohon Kasasi / Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya.  Menurut Majelis Kasasi, bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat III sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi / Tergugat III mengandung cacat yuridis.

Dengan pertimbangan itu, Mahkamah Agung menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;






Tidak ada komentar: