Kamis, 27 Februari 2014

SEKILAS MENGENAI ILMU NEGARA

Dalam kepustakaan, istilah ilmu negara berasal dari istilah bahasa Belanda Staatsleer. Dibedakan atas dua bagian yaitu Algemeine Staatsleer (Ilmu Negara Umum) dan Besondere Staatsleer (Ilmu Negara Khusus), istilah ini memiliki pengertian yang berbeda.  

Ilmu negara umum (Algemeine Staatsleer) adalah ilmu negara yang bersifat teoritis, abstrak, dan universal. Ilmu negara khusus (Besondere Staatsleer)  adalah ilmu negara teoritis yang khusus berlaku bagi negara tertentu.

Di dalam bahasa Inggris digunakan istilah General Theory of State (Teori Umum tentang Negara), Political Theory (Teori Politik) atau Theory of State (Teori Negara), dan bahasa Perancis Theorie d’etat (Teori Negara). menurut A.S. Altekar dalam bukunya: “State and Government in Ancient India”, Ilmu Negara, di India dikenal dengan nama Rajyasastra, Arthasastra, Dandaniti, dan Nitisastra. Bagi ilmuwan Hindu di Bali, yang populer adalah Lontar Nitisastra dan Dandaniti. Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, Tahun 1924 di Batavia (Jakarta) didirikan Rechtshogereschool (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum. Dalam kurikulum RHS, diajarkan mata kuliah “Historische ontwikkeling der hendendaagsche staatsinstillingen als inleidendin vak voor het positief staatsrecht. Pada zaman kemerdekaan, karena mata kuliah tersebut dipandang mengandung watak kolonial, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (Universitas tertua di Indonesia, berdiri tahun 1946), dalam kurikulumnya memasukan mata kuliah “Ilmu Negara”, yang berasal dari istilah Staatsleer (kurikulum Fakultas Hukum Universitas Leiden Negeri Belanda). Dapat dikatakan pilihan itu tepat dilihat dari fungsi Ilmu Negara yang merupakan “Ilmu Kerohanian” (Geetzses Wissenshaft) sebagai pengantar ilmu – ilmu yang berobyek pada negara.

Istilah Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan dasar yang dalam bahasa Belanda disebut grond wetenschap atau basis wetenschap yang mempelajari Ilmu Kenegaraan merupakan keberhasilan dalam perspektif nasionalisasi kurikulum. Dengan demikian, dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia, mata kuliah ilmu negara berfungsi sebagai mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah cabang – cabang “Hukum Publik”, seperti mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Pidana. Dari perkembangan sejarah pemikiran tentang Negara dan Hukum, sudah berkembang sejak masa Yunani Kuno yang dipelopori oleh ahli – ahli filsafat (filsof), antara lain: Socrates, Plato, dan Aristoteles.  

Faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya pemikiran tentang negara dan hukum di Yunani, karena hal – hal sebagai berikut:
- Adanya sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat.
-     Orang Yunani yang tidak mengenal kaidah atau norma hukum yang bersumber pada agama.
-     Keadaan geografi negara tersebut yang memaksa bangsa Yunani untuk hidup berdagang dan merantau hingga bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa – bangsa lain.
-     Kesadaran bangsa Yunani sebagai satu kesatuan.

Kemudian Reolof Kranenburg mengatakan bahwa meskipun ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang tergolong baru, tetapi dipandang dari pemikiran tentang negara dan hukum, ia merupakan pergulatan pemikiran yang sudah tua atau berkembang dari era klasik sampai sekarang.


Tidak ada komentar: