Minggu, 09 Februari 2014

YURISPRUDENSI, tambahan ed.



-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1506 K / Pdt / 2002  Tanggal 23 September 2004, Kaidah Hukumnya berbunyi:  Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K / Pdt / 2001 Tanggal 2 Januari 2003, Kaidah Hukumnya berbunyi:

-       Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri, tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;

-       Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Suratb Kuasa mutlak adalah batal demi hukum;

-       Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 420 K / Sip / 1968 Tanggal 15 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gadai tidak tunduk pada kadaluarsa;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 506 K / Sip / 1968 Tanggal 22 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Di Tapanuli anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka atas ayahnya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 323 K / Sip / 1968 Tanggal 23 April 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Sudahlah tepat ;putusan PN membatalkan suatu surat keterangan Panitera dalam kedudukan sebagai Panitera yang berisikan penilaian terhadap amar putusan serta arti pelaksanaan  (executi) penetapan hakim untuk executie by voorraad,  karena keterangan semacam itu adalah di luar batas kewenangan seorang panitera;
2.    Putusan PN yang menyatakan batal surat izin Perusahaan yang dib erikan oleh Gubernur harus dibatalkan karena hal tersebut, termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3.    Menurut hukum, Tergugat dalam Kasasi sebagai pembeli dalam penjualan lelang executie vy voorrad harus dilindungi;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 416 K / Sip / 1968 Tanggal 4 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, ia hanya dapat memperoleh pemberian atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 439 K / Sip / 1968 Tanggal 8 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tuntutan tentang pengembalian warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K / Sip / 1969 Tanggal 21 Pebruari 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Putusan PN harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat, sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi;
2.    Putusan PT juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutannya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K / Sip / 1969  Tanggal 30 Agustus 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi:
1.    Pembagian harta guna kaya antara bekas suami – isteri masing – masing 50%;
2.    Pemeliharaan anak – anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu;
3.    Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak – anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing – masing 50%;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K / Sip / 1969 Tanggal 19 April 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: MA tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 391 K / Sip / 1969 Tanggal 25 Oktober 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris – ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah – daerah Priangan; 

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 610 K / Sip / 1968 Tanggal 23 Mei 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar ps 178 (3) HIR (Ex aequo et bono);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 152 K / Sip / 1969 Tanggal 26 Nopember 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Khusus di Jawa Barat hanya dikenal Wakaf milik dan Wakaf Jama’, jadi bukan Wakaf Rahab;  

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 547 K / Sip / 1969 Tanggal 6 Juni 1970, Kaidah Hukumnya: Dalam hubungan pinjam meminjam sementara dua orang Tionghoa di Maluku berlaku hukum Barat (B.W.). Karena PT dalam mengartikan bunyinya syarat pengembalian pinjaman yang berbunyi: “bilamana biaya tambahan datang”  semata – mata menurut hurufnya ternyata membawa ketidakadilan (setelah 11 tahun ternyata tidak datang juga biaya tambahan itu) maka syarat tersebut harus diartikan sama dengan “Untuk waktu yang tidak tertentu” yang sama artinya dan “apabila si peminjam berkemampuan untuk itu (dari pasal 1761BW), sehingga karenanya hakim dapat menentukan waktu untuk pengembalian itu;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K / Sip / 1969 Tanggal 27 Mei 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Dalam hukum cek, seorang penarik cek, dalam keadaan bagaimanapun juga, tetap berkewajiban agar bagi cek yang ditariknya disediakan dana yang cukup;
2.    Karena suatu cek itu tidak dapat diaccepteer (seperti dengan wesel) maka suatu bank sebagai pihak tertarik dalam hal cek tidak mungkin, berkedudukan sebagai seorang debitur, hingga perbuatan memflat cek oleh penggugat untuk kasasi dalam perkara ini tidak mungkin pula merubah kedudukannya sebagai suatu bank yang hanya dibolehkan membayar cek atas permintaan penarik menjadi seorang cek debitur yang menghapuskan status si penarik cek sebagai regress debitur dari cek itu;   

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 207 K / Sip / 1970 Tanggal 25 Juli 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Hibah dalam hukum Adat di daerah bersifat mengatur (regelend Recht);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 679 K / Sip / 1968 Tanggal 24 Desember 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris ke samping;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 432 K / Sip / 1969 Tanggal 25 Oktober 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Menurut ketentuan ps 15 UU No. 19 Tahun 1964 peninjauan kembali harus diajukan pada MA karenanya putusan PN yang memeriksa permohonan seperti itu tanpa melalui MA harus dibatalkan.  Menurut azasnya peninjauan kembali hanya bisa diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara; karenanya permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini yang ternyata diajukan oleh pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  475 K / Sip / 1970 Tanggal 3 Juni 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilan;




Tidak ada komentar: