Kamis, 27 Februari 2014

YURISPRUDENSI YANG PERLU DIKETAHUI



-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1506 K / Pdt / 2002  Tanggal 23 September 2004, Kaidah Hukumnya berbunyi:  Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K / Pdt / 2001 Tanggal 2 Januari 2003, Kaidah Hukumnya berbunyi:

-       Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri, tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;

-       Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Suratb Kuasa mutlak adalah batal demi hukum;

-       Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 420 K / Sip / 1968 Tanggal 15 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gadai tidak tunduk pada kadaluarsa;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 506 K / Sip / 1968 Tanggal 22 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Di Tapanuli anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka atas ayahnya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 323 K / Sip / 1968 Tanggal 23 April 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Sudahlah tepat ;putusan PN membatalkan suatu surat keterangan Panitera dalam kedudukan sebagai Panitera yang berisikan penilaian terhadap amar putusan serta arti pelaksanaan  (executi) penetapan hakim untuk executie by voorraad,  karena keterangan semacam itu adalah di luar batas kewenangan seorang panitera;
2.    Putusan PN yang menyatakan batal surat izin Perusahaan yang dib erikan oleh Gubernur harus dibatalkan karena hal tersebut, termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3.    Menurut hukum, Tergugat dalam Kasasi sebagai pembeli dalam penjualan lelang executie vy voorrad harus dilindungi;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 416 K / Sip / 1968 Tanggal 4 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, ia hanya dapat memperoleh pemberian atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 439 K / Sip / 1968 Tanggal 8 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tuntutan tentang pengembalian warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K / Sip / 1969 Tanggal 21 Pebruari 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Putusan PN harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat, sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi;
2.    Putusan PT juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutannya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K / Sip / 1969  Tanggal 30 Agustus 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi:
1.    Pembagian harta guna kaya antara bekas suami – isteri masing – masing 50%;
2.    Pemeliharaan anak – anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu;
3.    Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak – anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing – masing 50%;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K / Sip / 1969 Tanggal 19 April 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: MA tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 391 K / Sip / 1969 Tanggal 25 Oktober 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris – ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah – daerah Priangan; 

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 610 K / Sip / 1968 Tanggal 23 Mei 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar ps 178 (3) HIR (Ex aequo et bono);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 152 K / Sip / 1969 Tanggal 26 Nopember 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Khusus di Jawa Barat hanya dikenal Wakaf milik dan Wakaf Jama’, jadi bukan Wakaf Rahab; 

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 547 K / Sip / 1969 Tanggal 6 Juni 1970, Kaidah Hukumnya: Dalam hubungan pinjam meminjam sementara dua orang Tionghoa di Maluku berlaku hukum Barat (B.W.). Karena PT dalam mengartikan bunyinya syarat pengembalian pinjaman yang berbunyi: “bilamana biaya tambahan datang”  semata – mata menurut hurufnya ternyata membawa ketidakadilan (setelah 11 tahun ternyata tidak datang juga biaya tambahan itu) maka syarat tersebut harus diartikan sama dengan “Untuk waktu yang tidak tertentu” yang sama artinya dan “apabila si peminjam berkemampuan untuk itu (dari pasal 1761BW), sehingga karenanya hakim dapat menentukan waktu untuk pengembalian itu;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K / Sip / 1969 Tanggal 27 Mei 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Dalam hukum cek, seorang penarik cek, dalam keadaan bagaimanapun juga, tetap berkewajiban agar bagi cek yang ditariknya disediakan dana yang cukup;
2.    Karena suatu cek itu tidak dapat diaccepteer (seperti dengan wesel) maka suatu bank sebagai pihak tertarik dalam hal cek tidak mungkin, berkedudukan sebagai seorang debitur, hingga perbuatan memflat cek oleh penggugat untuk kasasi dalam perkara ini tidak mungkin pula merubah kedudukannya sebagai suatu bank yang hanya dibolehkan membayar cek atas permintaan penarik menjadi seorang cek debitur yang menghapuskan status si penarik cek sebagai regress debitur dari cek itu;  

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 207 K / Sip / 1970 Tanggal 25 Juli 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Hibah dalam hukum Adat di daerah bersifat mengatur (regelend Recht);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 679 K / Sip / 1968 Tanggal 24 Desember 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris ke samping;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 432 K / Sip / 1969 Tanggal 25 Oktober 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Menurut ketentuan ps 15 UU No. 19 Tahun 1964 peninjauan kembali harus diajukan pada MA karenanya putusan PN yang memeriksa permohonan seperti itu tanpa melalui MA harus dibatalkan.  Menurut azasnya peninjauan kembali hanya bisa diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara; karenanya permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini yang ternyata diajukan oleh pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  475 K / Sip / 1970 Tanggal 3 Juni 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  319 K / Sip / 1968 Tanggal 11 Maret  1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: PN tidak berwenang menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada dibawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan itu melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampau batas wewenangnya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  638 K / Sip / 1969 Tanggal 22 Juli 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN / PT yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  123 K / Sip / 1968 Tanggal 23 April 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi:  NE BIS IN IDEM.

Penggugat Kasasi mengajukan sebagai keberatan kasasi bahwa dalam perkara Perdata No. 80 / 1964 / Pdt. Tjn. tak dapat diterapkan azas tersebut karena dalam perkara tersebut dasar hukum perkara yang disengketakan adalah mengenai warisan sedangkan dalam perkara yang sekarang disengketakan dasar hukumnya adalah mengenai hubungan jual beli. Disamping itu jugapihak tergugat dalam perkara No. 80 / 1964 / Pdt. Tjn. sekarang menjadi Penggugat;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sudah tepat karena status sawah yang disengketakan dalam perkara No. 80 / 1964 / Pdt. Tjn. sudah ditetapkan berstatus tanah sikep;

Baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar hukum jual beli tidak akan mempengaruhi  bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh PN sebagai kesikepan;

Lagi pula Sobasi yaitu kuasa dari Penggugat Kasasi / Penggugat asal (dulu Tergugat II dalam perkara  No. 80 / 1964 / Pdt. Tjn.) pada waktu didengar selaku saksi (Kuwu) mengenai sawah sengketa menyatakan bahwa surat segel jual beli tidak sah.

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  561 K / Sip / 1968 Tanggal 29 April 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Harta warisan yang bersifat gono gini. Barang sengketa sebagai peninggalan almarhum diputuskan harus dibagi antara penggugat dan tergugat masing – masing ½ bagian (Keputusan PN);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  421 K / Sip / 1969 Tanggal 22 Nopember 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Sebelum ada undang – undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka PN berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan – gugatan terhadap Pemerintah Indonesia;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  123 K / Sip / 1970 Tanggal 19 September 1970, Kaidah Hukumya berbunyi:

1.    Hukum Adat di Bali: Hibah antara suami isteri;
Hukum Adat di Bali tidak melarang adanya Penghibahan antara suami isteri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka (Keputusan PN, PT dan MA);
2.    Undang – Undang Pokok Agraria;
1)    Alasan Penggugat untuk kasasi bahwa karena belum ada penyerahan maka penghibahan itu belum terjadi tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam Hukum Adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka;
2)    Alasan Penggugat untuk kasasi bahwa penyerahan tanah tersebut tidak dibuat di muka pejabat agraria juga tidak dapat dibenarkan, karena ps 19 PP No. 10 tahun 1961 berlaku khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada kadaster sedangkan Hakim dalam menilai sah atau tidak sahnya suatu perbuatan materiil yang merupakan jual beli tidak hanya terikat pada ps 19 tersebut;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  552 K / Sip / 1970 Tanggal 11 Maret 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: PN dan PT (Pengadilan Umum) tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama islam. Adapaun yang berwenang adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  74 K / Sip / 1969 Tanggal 14 Juni 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penilaian uang harus dilakukan dengan harga emas;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  296 K / Sip / 1970 Tanggal 9 Desember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Menurut pasal 123 HIR, pihak – pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus / istimewa;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  492 K / Sip / 1970 Tanggal 16 Desember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (Onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan – keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta – faktanya maupun mengenai soal pengeterapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja;
2.    Pertimbangan dalam putusan PN yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta – fakta apa dan dalil – dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan PN harus dibatalkan;
3.    Tuntutan – tuntutan yang berupa:
1)    Agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut putusan – putusan yang mana serta;
2)    Agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebut dengan tegas perbuatan – perbuatan tergugat yang mana yang dituntut itu, dan
3)    Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian – kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan – tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna;
4.    Guntingan – guntingan surat kabar yang berisi pengumuman – pengumuman tentang hasil rapat dewan komisaris yang dilampirkan sebagai barang bukti, belumlah membuktikan tentang adanya rapat dewan komisaris yang sah yang memenuhi pasal – pasal anggaran dasar PT Trikora Loyd;


-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  546 K / Sip / 1970 Tanggal 28 Oktober 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Putusan PN yang dikuatkan oleh PT harus dibatalkan, karena putusan – putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dimana semua dalil – dalil tangkisan – tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  279 K / Sip / 1957 Tanggal 11 Juni 1958, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tergugat asli yang merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  840 K / Sip / 1975 Tanggal 4 Juli 1978, Kaidah Hukumnya berbunyi: Surat gugatan bukan merupakan akte dibawah tangan, maka surat gugatan tidak terikat pada ketentuan – ketentuan pasal 286 (2) Rbg jo. Stbl 1919 – 776;


-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  769 K / Sip / 1975 Tanggal 24 Agustus 1978, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi, berdasarkan yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  4 K / Sip / 1958 Tanggal 13 Desember 1958, Kaidah Hukumnya berbunyi:  Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  332 K / Sip / 1971 Tanggal 10 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa – siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  459 K / Sip / 1973 Tanggal 29 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya; 

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  429 K / Sip / 1971 Tanggal 10 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena i.c. dari berita – berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak Penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris Tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutus pokok perkaranya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  216 K / Sip / 1974 Tanggal 27 Maret 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini. (Petitum 2: Memerintahkan kepada Lurah Bangka, Camat Mampang Prapatan, Ireda DKI dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI di Jakarta untuk membalik nama kembali tanah sengketa kepada Penggugat – Penggugat sebagai satu – satunya ahli waris dari alm. Soebah bin Ali);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 201 K / Sip / 1974 Tanggal 28 Januari 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi:  Karena pengertian “turut Penggugat” tidak dikenal dalam hukum acara perdata, ke – 8 orang yang tersebut (yang dalam putusan Pengadilan Negeri disebutkan sebagai “turut Penggugat”) oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai Penggugat;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  838 K / Sip / 1970 Tanggal 3 Maret 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:

1.    Bahwa judex facti telah salah mengeterapkan pasal 10 PP No. 49 / 1963 diatas dengan menganggap bahwa penggugat masih menggunakan secara layak rumah yang disewanya walaupun telah disewakan lagi secara dibawah tangan dan menjadikan ruangan – ruangan sengketa untuk usaha di bidang perdagangan dan jasa – jasa;
2.    Bahwa soal perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa harus diukur dengan UU peraturan – peraturan formil yang berlaku / khususnya UU dan peraturan – peraturan tentang Perumahan dan kepatutan dalam masyarakat, yang dalam hal ini semua tidak ada yang dilanggar oleh Kepala Daerah Tergugat I);

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  182 K / Sip / 1970 Tanggal 10 Maret 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat (yurisprudensi) berlaku pada saat  pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum Adat yang berlaku dewasa ini;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  810 K / Sip / 1970 Tanggal 6 Maret 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Ketentuan pasal 7 ayat 1 Perpu 56 / 1960 yang menentukan “bahwa gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan” adalah bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan hanya karena telah diperjanjikan antara kedua pihak yang bersangkutan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  99 K / Sip / 1971 Tanggal 14 April 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan untuk memperoleh perceraian yang diajukan oleh pihak – pihak yang dahulu termasuk golongan Eropa dan Timur Asing dapat didasarkan atas pasal 53 HOCI yang tidak membedakan antara permohonan untuk izin untuk mengajukan gugatan perceraian itu sendiri. Baik PT maupun PN telah mempergunakan pasal 53 HOCI dalam acara perceraian antara para pihak yang dahulunya termasuk golongan Eropa dan Timur Asing tanpa sesuatu pertimbangan. Demi keseragaman hukum MA oleh karena itu menganggap perlu memberikan pertimbangannya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  398 K / Sip / 1967 Tanggal 9 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Sumpah suppletoir yang telah diucapkan dan dipertimbangkan dalam keputusan PN walaupun tidak dimuat dalam berita acara, dianggap telah diucapkan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  437 K / Sip / 1973 Tanggal 9 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena tanah – tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I – Pembanding sendiri tetapi bersama – sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  1078 K / Sip / 1972 Tanggal 11 November 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Sartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam Perkara ini;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat – Terbanding dan Sartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat – Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  231 K / Sip / 1956 Tanggal 16 Desember 1957, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan untuk menuntut kembali barang gono – gini dari tangan pihak ketiga yang menguasainya secara tidak sah, tidak harus diajukan oleh suami – isteri bersama, tetapi dapat diajukan baik oleh suami maupun isteri sendiri (i.c. gugatan diajukan oleh isteri sendiri), karena dalam hal ini memang tidak ada kepentingan bagi pihak lawan yang mengharuskan turut sertanya suami isteri kedua – duanya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  244 K / Sip / 1959 Tanggal 5 Januari 1959, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  25 K / Sip / 1973 Tanggal 30 Mei 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena menurut satuten CV. diurus oleh Direktur dan yang bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dan menurut pasal 19 s/d 21 W.v.K. tidak ada Direktur Utama, gugatan yang diajukan oleh “Direktur Utama” atas nama CV. tidak dapat diterima;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  1032 K / Sip / 1973 Tanggal 3 Oktober 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas mengenai berapakah keturunan dan dimanakah kedudukan daripada para Penggugat dalam silsilah (stamboom) keluarga almarhum Abdulrachman Kapale tersebut, baik di dalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan Pengadilan.

Harus dibatalkan, karena Tergugat – Tergugat dalam kasasi / Tergugat asal tidak pernah menyangkal bahwa Penggugat – Penggugat untuk kasasi / Penggugat – Penggugat asal adalah ahli waris dari almarhum Abdulrachman Kapale dan apabila kemudian ternyata masih ada ahli waris lain mereka masih saja dapat menggugat bagiannya dikemudian hari;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  476 K / Sip / 1972 Tanggal 22 Oktober 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena Penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam perkara (i.c. ia bukanlah pemilik daripada persil terperkara) gugatan rekonpensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  1206 K / Sip / 1973 Tanggal 28 Oktober 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena yang digugat adalah Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan / Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta cq. Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara, menurut pendapat Mahkamah Agung  Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara tersebut tidak perlu mendapat surat kuasa / dikuasakan oleh Negara Republik Indonesia ataupun Presiden Republik Indonesia;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  23 K / Sip / 1973 Tanggal 30 Oktober 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain – lain dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannyadari harta peninggalan pewaris;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  151 K / Sip / 1975 Tanggal 13 Mei 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Bahwa karena berhutang kepada Penggugat / Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut;

Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  589 K / Sip / 1974 Tanggal 31 Juli 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena Bupati Cirebon mengadakan perjanjian tersebut bukan selaku Kepala Daerah, melainkan selaku Ketua Proyek Pangan Kabupaten Cirebon, sedang proyek ini bukanlah badan hukum, maka RA. Soetisna (Bupati Cirebon) pribadi juga bertanggung jawab;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  27 K / Sip / 1975 Tanggal 20 Oktober 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena Tergugat I pada akhir proses perkara telah meninggal dunia dan kedudukannya diganti atas kehendak sendiri oleh jandanya Tetap br. Karo dan anak kandungnya Richard Pelawi, maka putusan terhadap diri Tergugat I dengan sendirinya berlaku terhadap janda dan anaknya tersebut, yang menurut adat juga menerima warisan Tergugat I;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  480 K / Sip / 1973 Tanggal 2 Juli 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT. tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  1035 K / Sip / 1973 Tanggal 5 Maret 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena Tatsuhiko  Matsuda / Tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co. Ltd., ia sebagai representatieve dapat digugat. Yang digugat dalam perkara ini adalah Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama Shin Asahigawa Co. Ltd. yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya 94 – 96 yang oleh Shin Asahigawa Co. Ltd. Tokyo diakui sebagai kantornya di Jakarta.

Oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah diputuskan: “Menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pribadi tidak dapat diterima”;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 218 K / Sip / 1960 Tanggal 31 Agustus 1960, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena dalam gugatan ini yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan seseorang yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, jandanya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, telah bertindak terlampau formalistis, karena Hakim selalu dapat memanggil janda itu untuk disertakan dalam persengketaan sebagai salah satu pihak, sehingga karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;
 
-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1192 K / Sip / 1974 Tanggal 5 Juli 1977, Kaidah Hukumnya berbunyi: Adanya hubungan kakak – adik kandung antara Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tinggi dengan pembela salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 202 RBg, maka Pengadilan Tinggi harus memeriksa kembali pokok perkara dan memutusnya dalam tingkat banding dengan susunan Majelis Hakim yang lain;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K / Sip / 1975 Tanggal 20 April 1977, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalih gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah – rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K / Sip / 1974 Tanggal 12 April 1977, Kaidah Hukumnya berbunyi: Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1004 K / Sip / 1974 Tanggal 27 Oktober 1977, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat pemerintah pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada: Pemerintah RI, qq. Departemen Dalam Negeri qq. Gubernur Jawa Tengah qq. Pemerintah Kelurahan Krajan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 213 K / Sip / 1979 Tanggal 27 Januari 1981, Kaidah Hukumnya berbunyi: Sebagai penyewa, Penggugat tidak mempunyai kedudukan (hoedanigheid)  untuk dapat menggugat tentang (beralihnya) pemilikan;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 22 Maret 1982, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K / Sip / 1982 Tanggal 1 Agustus 1983, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitelijk menguasai barang – barang sengketa;

-        Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K / Pdt / 1984 Tanggal 19 Juli 1985, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara ini, Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;

Tidak ada komentar: