Sabtu, 01 Maret 2014

HUBUNGAN ILMU NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL

HUBUNGAN ILMU NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Ilmu negra yang bersifat teoritis tentang negara dalam pengertian yang umum – abstrak  tidak dapat diabaikan dalam mempelajari hukum internasional, karena beberapa aspek negara selalu menjadi dasar penyelesaian masalah – masalah Hukum Internasional. Diantara masalah itu dapat disebutkan unsur – unsur negara, pengakuan, kedaulatan teritorial, yurisdiksi dan tanggung jawab / tanggung gugat negara, serta negara sebagai aktor utama hukum internasional.

Sebagaimana dimaklumi, sampai saat ini negara merupakan subyek hukum internasional terpenting (par excellence) dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya.Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional, negara memiliki hak – hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Oleh karena itu, Ilmu Negara yang menyelidiki corak – corak dan sifat – sifat negara sebagai genus, juga memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan Hukum Internasional, begitu pula sebaliknya perkembangan Ilmu Negara akan dipengaruhi pula oleh perkembangan Hukum Internasional, terutama dalam pengkajian mengenai kerjasama antar negara. Misalnya tentang doktrin pengakuan pemerintah baru, doktrin hubungan bertetangga antar negara. Jadi secara singkat dapat dikatakan hubungan Ilmu Negara dan Hukum Internasional  “hubungan yang saling menguntungkan” (simbiose – mutualistis).

Perlu disimak pendapat Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung, era tahun 1960 – an), dalam melihat perbedaan antara Ilmu Negara dan Hukum Internasional Publik, ia mengemukakan bahwa “pada Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah – kaidah atau norma – norma tidak merupakan unsur mutlak. Sebaliknya pada Hukum Internasional Publik, adanya unsur norma hukum adalah mutlak”. Hukum Internasional Publik prinsipnya mengatur hubungan antar pelbagai negara di dunia, dengan tujuan untuk mengejar keselamatan dan tata – tertib dalam masyarakat dunia yang anggotanya terdiri dari pelbagai negara, karena itu bersifat dinamis. Sebaliknya “Ilmu Negara” lebih bersifat statis dengan menitikberatkan pada gambaran adanya pelbagai negara timbul (lahirnya), wujud (bentuknya) dan berkembangnya. Dari pendapat Wirjono Prodjodikoro itu, nampak bahwa ada unsur persamaan antara Ilmu Negara dan Hukum Internasional Publik, yakni sama – sama fokus pada mempelajari negara seantero dunia (seluruh dunia).   

1 komentar:

Irfansyah Aditya mengatakan...

sangat membantu/..kunjungi juga http://law.uii.ac.id/berita-hukum/tambah-baru/guest-lecture-fakultas-hukum-prof.-william-slomanson.html