Sabtu, 01 Maret 2014

YURISPRUDENSI, bunga rampai



-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K / Sip / 1971 Tanggal 4 Oktober 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam sengketa;

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para Penggugat / Terbanding semata – mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung: para Tergugat kasasi / Penggugat – penggugat asal hanya menuntut barang – barang dari warisan yang telah dihibahkan pada mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hal mana tidak bertentangan dengan hukum) dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu – satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami.

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 904 K / Sip / 1973 Tanggal 29 Oktober 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam mempertahankan gono – gini terhadap orang ketiga memang benar salah seorang dari suami – isteri dapat bertindak sendiri, tetapi karena perkara ini tidak mengenai gono – gini, suami tidak dapat bertindak selaku kuasa dari isterinya tanpa surat kuasa khusus untuk itu;

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 668 K / Sip / 1974 Tanggal 19 Agustus 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi: bahwa surat kuasa tanggal 30 April 1972 tidak relevant karena pemberi kuasa (A. Sarwani) selalu hadir dalam sidang – sidang Pengadilan Negeri sampai pada putusan diucapkan, dapat dibenarkan, karena surat kuasa tersebut sudah cukup, karena menyebut “mengajukan gugatan terhadap BNI 1946 Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Barat”, dan juga menyebut “naik appel”, lagi pula pada persidangan – persidangan Pengadilan Negeri pihak materiale partij juga selalu hadir.

(Oleh Pengadilan Tinggi surat kuasa tersebut, karena hanya menyebutkan pihak – pihak yang berperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan pasal 123 HIR. Sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);
  
-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 983 K / Sip / 1973 Tanggal 11 September 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10 % incasso komisi ditambah 20 % pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan;

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 933 K / Sip / 1971 Tanggal 30 September 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 431 K / Sip / 1973 Tanggal 9 Mei 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 516 K / Sip / 1973 Tanggal 25 November 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

-     Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 157 K / Sip / 1974 Tanggal 10 Juli 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan yang ditujukan kepada Musda sebenarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Musda bukanlah badan hukum, seharusnya yang dapat digugat ialah: 1. M. Rambi, Asisten Wedana Kecamatan Teluk Mengkudu, 2. Letda Bustami, dan Puterpra 19 Teluk Mengkudu, 3. Abunyamin, Inspektur Polisi Tk. II dan Sek 20232 Teluk Mengkudu.

Tetapi seandainya yang disebut belakangan ini yang digugat maka hasil pemeriksaan perkara akan tetap sama, untuk memperoleh peradilan yang sederhana, cepat dan murah seperti yang ditentukan Undang – Undang Pokok Kehakiman No. 14 / 1970, maka haruslah dianggap bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada orang – orang tersebut dalam kedudukannya sebagai pejabat Asisten Wedana dan Puterpra serta Dan Sek Kepolisian;

Tidak ada komentar: