Kamis, 10 April 2014

FENOMENA HUKUM ADMINISTRASI

Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan (bestuur; Verwaltung). Konsep pemerintahan (bestuur; Velwaltung) dibedakan dalam dua makna, yakni materil dan formal. Dalam makna materil, konsep pemerintahan sering dirumuskan secara negatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial (Tatigkeit des states die nicht Gesetzgebung oder Justiz ist). Dalam makna formal, diartikan sebagai bentuk tertentu tindak pemerintahan (een bepaalde vorm van overheidsoptreden).  

Dalam sejarah hukum Eropa kontinental, hukum administrasi lahir sebagai konsekwensi dari konsep negara hukum liberal (de liberale rechtsstaatidee) pada abad 19. Konsep dasar negara hukum liberal adalah keterikatan kekuasaan pemerintahan pada undang – undang (asas legalitas; wetmatigheidsbeginselen) dan jaminan perlindungan hak – hak asasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi merupakan instrumen negara hukum. Dengan demikian sejak lahirnya, hukum administrasi mempunyai fungsi utama yaitu perlindungan terhadap hak – hak asasi. Dikaitkan dengan konsep ini, ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya hukum administrasi. Sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum in realita apabila hukum administrasi tidak berfungsi.

Dalam kaitan dengan konsep good governance dewasa ini, pandangan yan g dianut oleh kalangan yuris hukum administrasi adalah bahwa pada dasarnya principles of good governance adalah principles of good administration.

Untuk itu dilakukan telaahan tentang konsep hukum administrasi, pendekatan dalam hukum admin istrasi, general principles of good governance, dan peraturan perundang – undangan di bidang hukum administrasi.

Tidak ada komentar: