Sabtu, 12 April 2014

GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE

  GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE

Dalam hukum administrasi memang diperdebatkan apakah term governance sama dengan administration. Dari sudut pandang hukum administrasi, konsep good governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan  fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Good governance berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintahan, yaitu:
1.    menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (to guarantee the security of all persons and society itself);
2.    mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (to manage an effective framework for the publicsector, the private sector and civil society);
3.        memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat (to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population).    

Good governance berhubungan sangat erat dengan hak – hak asasi. Dalam hukum administasi,  negara – negara anggota Uni Eropa telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah membahas prinsip – prinsip good governance  dikaitkan dengan Hukum Administrasi Eropa.

Telaah hukum administrasi berkenaan dengan fungsi dan pendekatan dalam hukum administrasi, jelaslah menunjukkan bahwa hukum administrasi berfungsi melindungi hak – hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan kekuasaan pemerintah bertumpu atas azas legalitas (rechmatigheid). Pengujian segi legalitas atau segi recthmatigheid terutama merupakan fungsi judicial control (bandingkan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009).

Kepatutan perilaku aparat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat diukur dengan norma kepatutan perilaku aparat. Perilaku pelayanan aparat yang tidak patut merupakan tindakan maladministrasi. Istilah maladministrasi sudah digunakan dalam UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun demikian definisi maladministrasi dalam pasal1 butir 3 agaknya menyesatkan karena harusnya rumusan tersebut merupakan definisi maladministrasi dan bukan merinci species bentuk – bentuk maladministrasi seperti melawan hukum, melampaui wewenang, dan lain – lain.  Maladministarsi disamping melahirkan tanggung jawab  pidana seperti antara lain berkaitan dengan suap, gratifikasi, kolusi dan korupsi.  



Tidak ada komentar: