Kamis, 17 April 2014

KONSEP NEGARA RULE OF LAW



   KONSEP NEGARA RULE OF LAW

Konsep negara Rule of Law merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda – beda. Terhadap istilah “rule of law” ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” (supremacy of law) atau “pemerintahan berdasarkan hukum”. Disamping itu, istilah “negara huku” (government by law)  atau rechtsstaat, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu. 

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan – pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang – wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada diatas kekuasaan negara dan politik.  Karena itu pula, kemudian muncul istilah “pemerintah di bawah hukum” (government under the law). Maka terkenallah konsep yang di negara – negara berlaku Common Law disebut sistem “pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia (government by law, not by men). Atau sistem pemerintahan yang berdasarkan rule of law, bukan rule of men. Sedangkan di negara – negara Eropa Kontinental dikenal konsep “neagar hukum” (rechtsstaat), sebagai lawan dari “negara kekuasaan” (machtsstaat). Rechtsstaat ini adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian yang sejajar dengan pengertian rule of law di negara – negara yang berlaku sistem Anglo Saxon. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “negara hukum”, atau yang dalam bahasa Jerman disebut juga dengan istilah “Rechtsstaat”, dalam bahasa Perancis disebut dengan “Etat de Droit”, sedangkan dalam bahasa Italia disebut dengan “Stato di Diritto”. Dalam konsep negara hukum versi Eropa Kontinental ini, prinsip supremasi hukum (Supremacy of Law) merupakan inti utamanya. Menurut Dicey, makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan – pengadilan di Inggris, adalah sebagai berikut: “La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera(Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini).     

Sejak kelahirannya, konsep Negara Hukum atau Rule of Law ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of power, abus de droit). Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara Hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada seorangpun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Dalam hal ini, konsep negara hukum sangat tidak bisa mentolerir baik terhadap sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fascis, maupun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Dan, karena sistem negara totaliter / diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena – mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak – haknya, maka perlindungan hak – hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.

Yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang – wenang dan tidak melanggar hak – hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

Adapun sifat alami makhluk hidup (termasuk manusia) yaitu dimana yanh kuat atau mayoritas cenderung melanggar hak pihak yang lemah atau minoritas. Tetapi kepada makhluk manusia diberikan suatu kelebihan karena ia dapat berpikir dan berperasaan, sehingga ketidakadilan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Maka, antara lain untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah atau minoritas inilah, akhirnya dalam teori ketatanegaraan kemudian muncul teori – teori yang berkenaan dengan rule of law, atau dengan berbagai julukan lainnya.

Kehidupan manusia harus teratur, dan oleh karenanyan agar timbul keteraturan, hidup manusia harus diatur oleh hukum. Sesuai dengan pandangan Hukum Alam bahwa alam itu bergerak dengan teratur dan tertib, sehingga manusia yang merupakan bagian dari alam juga harus hidup dan bergerak secara teratur pula. Konsekwensinya, manusia harus diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hukum buatan manusia harus sejalan dengan hukum ciptaan alam, atau hukum buatan Tuhan bagi mereka yang beragama.

Seperti yang dikatakan oleh Dicey, bahwa ada tiga arti dari rule of law, sebagai berikut:
1.  Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa;
2.  Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun yang berada diatas hukum (above the law);
3.  Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

Suatu negara rule of law atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip – prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya, pengaturan tentang hal – hal sebagai berikut:
1.     Tentang perlindungan hak – hak dan kebebasan – kebebasan fundamental dari rakyat;
2.     Tentang prinsip supremasi hukum;
3.     Tentang pemisahan kekuasaan;
4.     Tentang prinsip checks and balances;
5.     Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang – wenang;
6.     Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil;
7.     Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara;

Meskipun antara konsep rechtsstaat (dari Jerman yang kemudian diikuti pula oleh Belanda) dengan konsep rule of law (dari Inggris) dalam banyak hal berjalan seiring, tetapi karena berbeda historis kelahirannya, maka ada perbedaan disana – sini antara kedua konsep tersebut. Keduanya sama – sama bermuara pada perlindungan hak – hak fundamental dari rakyat. Karena konsep rechtsstaat lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental, maka konsep tersebut lebih ditujukan kepada perbaikan dan pembatasan fungsi dari eksekutif dan pejabat administratif sehingga tidak melanggar hak – hak fundamental dari rakyat, sedangkan dengan konsep rule of law, karena lahir dalam suasana sistem hukum Anglo Saxon, maka aplikasi konsep tersebut lebih tertuju kepada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga – lembaga hukum dan badan – badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak – hak dasar manusia.   

Tidak ada komentar: