Selasa, 15 April 2014

KORBAN YANG DILINDUNGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM



 KORBAN YANG DILINDUNGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Karena korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Dan karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak – hak dari korban tersebut merupakan hak yang dapat diwariskan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata tidak membeda – bedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non), maupun sebab akibat kira – kira (proximate cause).

Dengan demikian, pihak yang memiliki dasar untuk menggugat (cause of action), pada prinsipnya adalah pihak yang dirugikan itu sendiri (pihak korban). Kategori  yuridis dari pihak korban dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

-        Pihak Korban Sendiri

Sebagai kaidah umum, sebagaimana terlihat dalam pasal 1365 KUHPerdata, siapapun yang menderita kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti kerugian, dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke Pengadilan atas pembayaran ganti rugi dimaksud.

-        Penerima Nafkah

Disamping ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, khusus terhadap  perbutan melawan hukum  (sengaja atau lalai) yang menyebabkan matinya korban, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1370 KUHPerdata, yang berhak atas ganti rugi tersebut adalah pihak yang lazimnya mendapat nafkah dari korban, yaitu:
a.    suami atau isteri yang ditinggalkan;
b.    Anak atau orang tua dari korban.

-        Keluarga Sedarah Garis Lurus dan Isteri / Suami

Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik seseorang, maka jika perbuatan tersebut dilakukan setelah orang yang bersangkutan (orang yang dihina) tersebut meninggal dunia, maka menurut pasal 1375, pihak yang berhak menuntut ganti rugi adalah sebagai berikut:
a.    suami atau isteri;
b.    orang tua;
c.    Kakek – nenek;
d.    Anak dan cucu.

Hanya saja yang harus diingat bahwa khusus untuk hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum  berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik ini hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun (sejak diketahuinya tindakan penghinaan tersebut). Setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, maka tuntutan tersebut tidak bisa diterima lagi karena telah kadaluarsa. Lihat pasal 1380 KUHPerdata Indonesia;

-        Ahli Waris Pada Umumnya.

Selain dari pihak korban atau pengganti korban dari perbuatan melawan hukum yang berhak atas ganti rugi seperti tersebut diatas, maka hak yang didapat karena ganti rugi tersebut, turut pula kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip – prinsip hukum waris yang berlaku.

Tidak ada komentar: