Rabu, 16 April 2014

SISTEM KEUANGAN



SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan “keuangan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan keuangan diartikan sebagai seluk – beluk uang atau urusan uang. Dalam pengertian yang lain, keuangan diartikan sebagai pengetahuan teori dan praktek mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepialangan, trust, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat merumuskan bahwa pada dasarnya sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga – lembaga  yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk – beluk di bidang keuangan.

Menurut Dr. Insukindro, MA., dalam bukunya Ekonomi Uang dan Bank, sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, lebih lanjut Dr. Insukindro, MA., mengemukakan bahwa di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (Commercial Bank).

Bertitik tolak pada pengelompokkan sistem keuangan diatas, dapat dikemukakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Disamping otoritas moneter, sistem Bank Umum yang merupakan bagian dari sistem perbankan Indonesia adalah sistem perbankan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ini berarti sistem moneter berhubungan erat dengan Bank Sentral dan lembaga keuangan bank.

Lembaga keuangan bukan bank juga merupakan bagian dari sistem keuangan. Lembaga keuangan bukan bank ini adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan – perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank ini diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan tersendiri, di luar peraturan perundang – undangan di bidang perbankan.
Sistem keuangan di negara – negara Asia, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan yang berarti selama dekade 80 – an sampai sekarang. Hampir semua negara Asia melakukan liberalisasi sistem keuangannya yang pada umumnya disertai dengan kelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa. Perubahan tersebut mendorong perubahan arah kebijakan moneter, mempengaruhi hubungan antara permintaan uang, pendapatan dan suku bunga, dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang instrumen – instrumen moneter yang tepat untuk menentukan kebijakan yang dikeluarkan. Meskipun liberalisasi tersebut diikuti oleh paket – paket kebijakan lainnya yang disempurnakan, namun belum dapat mengurangi kelemahan di berbagai sektor perekonomian yang ada.

Beberapa kebijakan liberalisasi keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1996 adalah membiarkan kekuatan pasar melakukan peranan yang besar dalam sistem keuangan. Sementara itu dilakukan pula upaya perbaikan yang selaras dengan makin kompleksnya kebutuhan ekonomi, teknologi, dan pengembangan kualitas sumber daya yang mampu merespons perubahan dari luar.

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak – pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tersebut tentu memacu terwujudnya suatun sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesian memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilart utama, yait; (1) kebijakan moneter dengan prinsip kehati – hatian, (2) sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta, (3) sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan efisien tentu bukanlah suatu permasalahan yang mudah diwujudkan karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam kaitan dengan itu, Prof. Dr. Anwar Nasution, SE., mengemukakan bahwa untuk menciptakan kondisi sektor keuangan yang sehat dan stabil diperlukan beberapa persyaratan, yaitu;   1) Lembaga Keuangan yang Sehat, 2) Pasar Keuangan yang Stabil, dan 3) Lembaga Pengaturan dan Pengawasan yang Kompeten.
  

Tidak ada komentar: