Senin, 29 September 2014

RUANG LINGKUP DAN MANFAAT ILMU POLITIK HUKUM



RUANG LINGKUP DAN MANFAAT ILMU POLITIK HUKUM

Ruang lingkup atau wilayah kajian (domain) disiplin politik hukum  adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Tiga permasalahan itu baru sebatas membahas proses pembentukan politik hukum, belum berbicara pada tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekwensi politis dari sebuah politik hukum.

Merujuk pada pengertian politik hukum, maka pilitik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang – undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang – undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara sebatas pengertian an sich tetapi mengkritisi juga produk – produk hukum yang telah dibentuk. Dengan demikian, politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga – lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk – produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditetapkan ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum, sebagai berikut:
1.     Proses penggalian nilai – nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2.     Proses  perdebatan dan perumusan nilai – nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang – undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3.     Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4.     Peraturan perundang – undangan yang memuat politik hukum;
5.     Faktor – faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;
6.     Pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara;

Lembaga kenegaraan yang berwenang menentukan politik hukum atau meminjam istilah Teuku Mohammad Radhie, legal framework, yaitu sebuah kerangka umum yang memberikan bentuk dan isi dari hukum suatu negara, bukan lembaga yang genuine dari berbagai kepentingan. Di dalam lembaga – lembaga negara itu berkumpul berbagai kelompok kepentingan yang terkadang lebih mementingkan aspirasi kelompoknya daripada aspirasi masyarakat secara umum.

Dalam khazanah ilmu hukum, suatu peraturan perundang – undangan dapat diakui eksistensinya bila ia mempunyai keabsahan dari sisi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. 1) Keabsahan secara yuridis (juritische geltung) adalah apabila ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang tingkatnya lebih tinggi. 2) Keabsahan sosiologis (seziologische geltung) adalah apabila berlakunya tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi juga karena diterima masyarakat. 3) Keabsahan filosofis (filosofische geltung) adalah apabila kaidah hukum mencerminkan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalam UUD 1945 nilai – nilai tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan Cita Hukum (rechtsidee).  

Hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik (law as a product of political process). Ditambah lagi, subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada subsistem hukum. Hal ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan yang lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Hukum tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya (taken for granted) tanpa mempertimbangkan latar belakang yang bersifat non hukum yang kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu.

Penghierarkian peraturan perundang – undangan mengingatkan pada gagasan pertingkatan hukum Kelsen. Kelsen mengatakan, hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.