Jumat, 03 Oktober 2014

ANTITRUST



ANTITRUST

Amerika yang dikenal sebagai negara kapitalis dengan paham “liberal” dan “individualis”, telah mengeluarkan Undang – Undang Antitrust pada tahun 1890. Sebelum Perang Saudara, orde perekonomian Amerika dipegang dan didominasi oleh Pengusaha Kecil (small business). Usai Perang Saudara (Civil War), tumbuh dan muncul korporasi dan industri besar. Melalui sistem “merger, akuisisi, dan kombinasi (combination)”, hancur berantakan perusahaan kecil.

Ada beberapa landasan pokok yang mendorong lahirnya antitrust act di Amerika, antara lain:
1.  Paham dan praktek sistem perekonomian kapitalisme murni (pure capitalism) harus dibatasi:
a.    Sebab menghancurkan pesaing (competitor) dan persaingan bebas (free competition), terutama pengusaha kecil.
b.    Juga menghancurkan esensi karakteristik pasar bebas, dimana harga ditentukan oleh kekuatan permainan di pasaran menjadi hancur.
2.  Penumpukan kekuasaan dan kekuatan perdagangan pada satu tangan baik melalui akuisisi, merger, atau kombinasi, dianggap perbuatan “korupsi”, sebab dalam perdagangan yang seperti itu perusahaan tersebut:
a.    Monopoli pasar secara horisontal dan vertikal.
b.    Serta mengatur sepenuhnya perdagangan (restraints of trade).
c.    Akibatnya dapat mengatur dan menetapkan harga (price fixing) sesuka hati.
3.  Yang korban, selain pengusaha kecil adalah masyarakat banyak, sebab terpaksa membeli mahal karena tidak ada pilihan lain.
4.  Berdasarkan kenyataan ini, dianggap perlu menetapkan suatu ketentuan hukum. Setiap tindak monopoli yang bersifat “restraints of trade” dan “price fixing” dianggap sejak semula tidak sah atau “ilegal per se”, karena itu dinyatakan perbuatan  melanggar hukum (unlawful), dengan demikian perbuatan tersebut:
a.  Diancam dengan hukum pidana.
b.  Serta dapat dijatuhi tuntutan ganti rugi berdasarkan asas “trible damages” (tiga kali lipat).

Mengenai batasan, kapan suatu kekuatan monopoli dianggap telah mampu mengendalikan perdagangan (trade restrain), didasarkan pada patokan “unreasonable trade restraint”:
1.     Dievaluasi secara kasus per kasus (case by case);
2.     Landasan evaluasinya, apakah monopoli itu telah menimbulkan efek terhadap persaingan bebas.
3.     Jika ternyata tidak menimbulkan terhadap jalannya persaingan bebas, monopoli yang demikian dianggap masih “reasonable”.

Jika ingin menumbuhkan persaingan bebas yang sehat maupun meningkatkan efisiensi serta memberi hak hidup yang wajar bagi pengusaha kecil ikut tercakup dalam kegiatan perekonomian, sudah perlu segera dikaji dan dilahirkan Undang – Undang Antitrust. Jika dibandingkan dengan Amerika, kita sudah ketinggalan 1 (satu) abad.


Tidak ada komentar: