Rabu, 08 Oktober 2014

PERLINDUNGAN DEBITUR



PERLINDUNGAN DEBITUR

Perlindungan hukum terhadap debitur/kunsumen terutama ditujukan terhadap pengusaha kecil dimaksudkan agar mereka dapat bergerak mengembangkan usaha. Jika diperhatikan perundang – undangan di bidang perbankan, pada umumnya masih mengandung kesenjangan. Lebih menitikberatkan perlindungan kepada pihak perusahaan perbankan, tanpa memberi perlindungan yang seimbang kepada pengusaha kecil maupun kepada kredit konsumen. Sebagai contoh mengenai jual – beli (hire purchase) atau jual angsuran. Pada dasarnya  kontrak yang demikian dilakukan pengusaha kecil yang membutuhkan modal peralatan untuk melancarkan usaha yang pembiayaannya berupa pinjaman dari bank. Biasanya dengan bunga yang amat tinggi. Sedemikian tingginya, sehingga kalau bunga itu dikatkan dengan keuntungan yang mungkin diperoleh pengusaha kecil, sudah tergolong “lintah darat” (usery).  

Di berbagai negara, bukan hanya perbankan yang dilindungi, tetapi juga debitur. Terutama pengusa kecil dan kredit konsumen. Sebagai contoh dapat dilihat di Amerika. Mereka telah mengatur beberapa ketentuan mengenai CONSUMER CREDIT PROTECTION yang terdiri dari TRUTH IN LENDING Act (1969 dan 1980), EQUAL CREDIT OPPORTUNITY Act (1974), FAIR CREDIT REPORTING Act (1970) dan FAIR DEBT COLLECTION Act (1977).

Akhir – akhir ini agak nyaring dikumandangkan MODAL VENTURA, tetapi itupun belum didukung dengan peraturan yang jelas. Mungkin masih lebih bersifat politis daripada ekonomis. Oleh karena itu, jika benar – benar ingin berperan menertibkan perlindungan yang seimbang antara pihak perbankan dengan debitur pengusaha kecil, kita jangan hanya sibuk mengurus pengusaha besar, tetapi tidak peduli terhadap perlindungan kelompok ekonomi lemah. Terutama berkaitan dengan persamaan kesempatan mendapatkan kredit (equal credit opportunity).  

Tidak ada komentar: