Kamis, 02 Oktober 2014

SEKILAS TENTANG PPAT - NOTARIS



Studi kasus tentang PPAT – Notaris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, selain tergolong baru juga cukup relevan secara keilmuan. Studi tentang masalah ini masih terbatas pada kajian yang terbilang normatif. Walaupun studi yang demikian cukup memadai bagi inventarisasi hukum dan analisis peraturan, namun banyak hal yang menyangkut kenyataan lapangan kurang memperoleh penjelasan yang memuaskan.

Studi kasus tentang PPAT – Notaris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, berusaha mengkaji kenyataan hukum di lapangan, khususnya menyangkut tindakan PPAT – Notaris dalam menangani perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik. Fokus masalah yang dikaji dalam studi ini ialah logika di balik tindakan PPAT – Notaris ketika menghadapai perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik.  Artinya, menjelaskan faktor – faktor penentu  tindakan mereka dalam menggunakan  hukum (the use and non use of law) ketika menangani perjanjian tersebut.

Secara fungsional, jabatan PPAT dan Notaris adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang. Artinya, walaupun jabatannya berbeda, namun mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama selaku pejabat umum pembuat akta yang saling terkait. Dikatakan demikian karena perbedaan jenis akta yang dibuat masing – masing tidak terletak pada bobot keabsahan dan kekuatan hukumnya, tetapi hanya terletak pada perbedaan bidang hukum yang mereka tangani. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta – akta yang berhubungan dengan tanah, baik dalam bentuk pemberian hak, pemindahan hak dan pembebanannya. Sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta – akta non tanah.

Berdasarkan pasal 1 PJN (Peraturan Jabatan Notaris), Notaris adalah Pejabat Umum  satu – satunya yang berwenang membuat akta otentik, sedangkan PPAT setelah diundangkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, disebut juga sebagai Pejabat Umum (pasal 1 ayat 4).

Kekhasan yang merupakan unsur pembeda PPAT – Notaris dibandingkan dengan PPAT non Notaris terletak pada pendidikan keahlian, tanggung jawab yang bersifat ganda (PPAT sekaligus Notaris), dan jenis hak tanah yang dibuatkan aktanya. PPAT non Notaris diangkat berdasarkan kualifikasi jabatan dan pengalaman, seperti Camat, PPAT pensiunan, beberapa pejabat tertentu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kepala Kantor Urusan Agama, sedangkan PPAT – Notaris lebih didasarkan pada pendidikan keahlian khusus dalam bidang perjanjian dan pembuatan akta.

PPAT khusus yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional, misalnya, hanya berwenang khusus membuat akta mengenai jual beli/pemindahan hak, hak guna usaha dan hak pakai atas tanah – tanah perkebunan. Sementara itu, PPAT – Notaris, PPAT pensiunan, Camat dan PPAT khusus (Kepala Desa untuk daerah terpencil) selain memiliki kewenangan membuat akta mengenai jual beli/pemindahan hak, bewenang juga membuat akta – akta lain seperti akta hibah, tukar – menukar, pembebanan hak tanggungan, surat kuasa pemberian hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Istilah PPAT juga dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 UURS (Undang – Undang Rumah Susun): “Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta  Pejabat Pembuat Akta”, dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan adanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bertugas untuk membuat akta Ikrar Wakaf, yang oleh Menteri Agama melalui Peraturan Menteri  Nomor 1 Tahun 1978 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat atau Kepala Kantor Urusan Agama terdekat jika ditempat tersebut belum ada Kantor Urusan Agama.

Masalah khas yang senantiasa dihadapi oleh PPAT – Notaris berkaitan dengan tanggung jawab ganda yang diembannya adalah lingkungan kompetensi dan sifat kerjanya.  Berkaitan dengan lingkungan kompetensinya, yang menjadi persoalan utamanya adalah perbedaan wilayah kerja masing – masing. Disatu pihak, Notaris diwajibkan untuk membuat dan menyimpan akta – akta yang dibuatnya ditempat kedudukan yang ditetapkan untuknya (dalam hal – hal insidental diperkenankan untuk membuat akta di tempat lain dalam satu provinsi dengan wilayah kerjanya sesuai peraturan yang berlaku). Sementara itu, di pihak lain, sebagai PPAT ia hanya dapat membuat akta di wilayah kerjanya dalam satu kabupaten/kotamadya, atau satu kecamatan, bahkan bisa juga beberapa kecamatan (sesuai dengan SK yang ada).  

Menyangkut sifat kerjanya, di satu pihak, seorang Notaris terikat pada batas – batas kewenangan sebagai notaris baik karena undang – undang maupun berkaitan dengan kode etikn profesinya, sedangkan di pihak lain, sebagai PPAT ia memiliki tugas dan peraturan yang berbeda sesuai dengan lingkungan profesinya. Dalam keadaan ambivalensi yang demikian, sudah barang tentu akan melibatkan banyak hal lain yang tidak hanya sekedar kewajiban yuridisnya.

Tidak ada komentar: