Rabu, 12 November 2014

HUBUNGAN SISTEM HUKUM DAN SISTEM POLITIK DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

HUBUNGAN SISTEM HUKUM DAN SISTEM POLITIK DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Negara (menurut aliran hukum alam) ada, karena ada perjanjian masyarakat untuk membentuk negara, karena itu negara merupakan “wujud” lebih lanjut dari langkah “memperkuat” masyarakat yang semula “hanya” merupakan kelompok/masyarakat kecil yang berproses menjadi negara. Sedangkan negara menurut aliran hukum positif adalah tertib hukum yang tumbuh seiring dengan diciptakan hukum lewat peraturan perundang – undangan. Bagaimana bentuk negara, sistem pemerintahan melekat pada undang – undangnya. Secara umum, negara merupakan organisasi kekuasaan yang berwenang untuk mengatur dan memaksakan kehendaknya sesuai dengan cita – cita yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, antara negara dengan sistem hukum tidak dapat dipisahkan.  

Ketika berbicara sistem hukum, berarti membahas hukum positif suatu negara. Dengan demikian, selalu terkait dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sistem hukum nasional adalah baik, ketika pasal – pasal dari berbagai perundangan yang terkait saling mendukung (misalnya; Undang – Undang Advokat, Undang – Undang Kepolisian, Undang – Undang Kejaksaan dan Undang – Undang Kehakiman) dan tidak saling bertentangan. Sebaliknya, adanya pertentangan antara pasal – pasal yang ada, mengindikasikan sistem hukum tersebut lemah.   

Indonesia adalah negara hukum (rule of law/rechtsstaat) sehingga “lekat” dengan sistem politik demokrasi. Agar terbina harmonisasi sistem hukum dan sistem politik dalam tataran bermasyarakat, maka hidup bermasyarakat berarti siap/mau mengikuti pola hubungan antar individu dalam kelompok yang telah ada sebelumnya. Adanya pola tingkah laku kerjasama yang dipertahankan dan dikembangkan terus oleh warganya, menyebabkan tercipta/terjalinnnya interaksi sosial. Dalam interaksi yang terjaga dengan baik, akan terjalin semangat kerjasama yang baik pula. Sistem politik dan sistem hukum yang ada sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Ketika ada anggota masyarakat yang bertindak diluar pola yang telah diakui, tidak jarang mengakibatkan terjadinya konflik.

Dari pendekatan sosiologi, pola hubungan tetap antar sesama warga masyarakat menimbulkan interaksi sosial dan pada tataran terakhir membangun sistem sosial dalam negara. Dengan demikian, interaksi antar individulah – kata Talcot Parsons – yang membentuk sistem sosial. Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) sebagaimana digambarkan Aristoteles, selain didalamnya ada aturan yang membentuk hubungan antar sesamanya, sekaligus juga ada langkah – langkah konkret dan jalan keluarnya jika terjadi perbedaan untuk meredamnya. Hal ini penting, karena didalam setiap masyarakat adanya perbedaan pendapat merupakan kewajaran. Karenanya, makna zoon politicon, yaitu “man is a social and political being”, kata Dean Pound, menjadi tepat. Karenanya, dalam masyarakat, selain mengandung potensi untuk bersatu sebagai konsekwensi sifat dasar manusia hidup bersama dalam suatu masyarakat, potensi konflikpun selalu ada. Konflik – dari pandangan Pound – terkait dengan sifat ingin berbeda sekaligus ingin “berkuasa” mengatur masyarakat. Untuk itu, adanya pengawasan, toleransi, dan juga rasa afeksi/saling menyayangi antar warga menjadi penting. Tanpa adanya kehendak tersebut, kehidupan bersama berlangsung tidak mulus, bahkan malahan konflik yang terjadi. Dengan demikian, hukum merupakan satu sistem yang memiliki fungsi integratif dalam masyarakat. Begitu eratnya hubungan hukum dan sosiologi sehingga dalam sosiologi dikenal istilah pemegang peranan, peranan, pelaksanaan peranan, hubungan antar peran, objek peranan dalam hukum yang berubah menjadi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara hukum dan sosiologi dalam menata dan menatap masa depan kehidupan manusia yang lebih baik.  

Hubungan hukum dan politik hukumpun tak dapat dipisahkan, lebih – lebih dalam hubungan tata negara. Dalam kajian hukum tata negara, dikenal istilah negara (state), jabatan (institution), pendapat umum (public opinion), dan pendidikan kewarganegaraan (citizenship training). Jika dilihat dari pendekatan politik, berubah menjadi sistem politik (political system), peran politik (political role), struktur politik (political structure), sosialisasi politik (political socialization), dan budaya politik (plotical culture). Oleh karena itu, batas arti sistem politik menjadi banyak (tidak tetap) dan juga dalam beberapa hal bertambah luas.

Dalam praktek, politik, make possible what seem impossible (membuat sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin) mengakibatkan banyak pemain politik terjebak dalam permainan politik kotor. Permainan kotor dalam berpolitik menjauhkan cita – cita penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri sehingga harus dihindari, walau negara tersebut – misalnya negara demokratis. Kondisi tersebut merupakan “pengaburan” antara ilmu politik dan politik. Logemann pernah mengatakan, ilmu politik beda dengan politik. Politik merupakan pemilihan terhadap pihak – pihak untuk kepentingan tujuan sosial yang dihargai dan pencapaian tujuan tersebut. Ilmu politik meneliti bagaimana cara mencapai tujuan – tujuan sosial dan sarana yang dapat dipergunakan.

Negara terkait dengan kewajiban untuk menegakkan HAM, menjadi pihak pertama yang wajib melindungi HAM rakyatnya, terutama rakyat yang rentan dan lemah posisinya, baik fisik maupun kedudukan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, antara lain; orang miskin, perempuan, anak – anak, dan juga kelompok minoritas. Karena itu, paradigma atau pola pikir yang dibangun – sesuai dengan hakekat demokrasi, dimana rakyat dan pemerintah selaku penanggung jawab amanat rakyat menyatu dan tidak pernah berbeda pendapat – dari state centered ke people centered harus dipertahankan. Menjadi sangat “memalukan” negara yang mengaku demokrasi, tetapi Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan.

Tidak ada komentar: