Selasa, 23 Desember 2014

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN PIDANA



SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN PIDANA

Dalam hukum pidana kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli hukum pidana dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap perbuatan pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang – undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Sementara Roeslan Saleh mengatakan bahwa memidana sesuatu yang yang tidak melawan hukum tidak ada artinya. Berdasarkan dua pendapat ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang adakalanya perkataan “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit didalam rumusan delik dan adakalanya tidak dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Jika perkataan “melawan hukum” dirumuskan dan dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, hal demikian memiliki arti penting untuk memberi perlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang. Menurut Schaffmeister, ditambahkannya perkataan “melawan hukum” sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas. Hanya jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara umum sebenarnya bukan merupakan perbuatan pidana, maka syarat “melawan hukum” dijadikan satu bagian dari rumusan delik. Konsekwensinya adalah pencantuman “melawan hukum” dalam rumusan delik menyebabkan Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur tersebut.

Jika perkataan “melawan hukum” tidak disebutkan atau dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukumnya perbuatan itu secara otomatis telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang. Dengan perkataan lain, walaupun kata “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka secara diam – diam sifat melawan hukum tersebut telah ada dalam suatu delik. Berdasarkan pendapat ini, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa sebaiknya unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan delik, karena kalau dicantumkan, hal itu akan menjadikan tugas Jaksa semakin berat, karena ia harus membuktikan dalam dakwaannya bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum.

Tidak ada komentar: