Selasa, 09 Desember 2014

YURISPRUDENSI - YURISPRUDENSI

YURISPRUDENSI - YURISPRUDENSI 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 252K/Sip/1971 Tanggal 2 September 1972, kaidah hukumnya berbunyi:”Pengadilan Negeri telah membuktikan keputusan yang bersifat “Verstek”, padahal seharusnya keputusan tersebut bersifat atas bantahan. Bantahan (Verzet) terhadap keputusan yang bersifat verstek tersebut telah diterima oleh PN dan diperiksa serta diputuskan sebagai perkara bantahan terhadap keputusan verstek, sedangkan seharusnya upaya hukum terhadap keputusan yang bersifat contradictoir adalah banding, secara formil seharusnya MA menyatakan bantahan tersebut tidak dapat diterima dan mengizinkan kembali pada PN namun keputusan yang demikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding dan Penggugat untuk kasasi/tergugat asal dahulu. Disamping itu, isi (Diktum) keputusan verstek dan keputusan terhadap bantahan (verzet) adalah sama kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp.500,-. Lagipula apabila PT. memutuskan perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh PN pertama kali (yang secara keliru dinamakan putusan Verstek), maka PT akan memeriksa lagi perkara yang sama, sedangkan keputusan PT tersebut menurut pendapat MA sudah tepat dan adil”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 663K/Sip/1971 Tanggal 6 Agustus 1973, kaidah hukumnya berbunyi:
-     “Undang – undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding”;
-     “Apabila dikehendaki, alasan banding boleh dimasukkan kedalam risalah kasasi:;
-     “Petitum yang tidak menjadi obyek dalam perkara harus ditolak”;
-     “Jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang – undangan Agraria namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad – itikad yang tidak jujur (pembeli menyatakan bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain)”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 745K/Sip/1971 Tanggal 13 September 1972, kaidah hukumnya berbunyi: “Terhadap putusan “Pengadilan Rendah” Muara Batu tanggal 18 Desember 1947 (Pengadilan Adat yang belum dihapus menurut ketentuan dalam UU Darurat No.1 Tahun 1951) menurut pendapat MA, dapat dimintakan banding pada PN dengan menyimpang dari ketentuan tenggang waktu untuk meminta banding terhadap putusan perkara – perkara perdata biasa yang diputuskan oleh PN”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938K/Sip/1971 Tanggal 4 Oktober 1972, kaidah hukumnya berbunyi:”Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan, tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara itu”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1346K/Sip/1971 Tanggal 23 Juli 1973, kaidah hukumnya berbunyi: “Bantahan (Verzet) terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan, maka seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga kedua perkara tersebut tidak dapat disatukan apalagi dengan dua nomor”;




Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1363K/Sip/1971 Tanggal 27 Mei 1972, kaidah hukumnya berbunyi:
1.  Ketentuan dalam ps 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidak bermaksud untuk mengenyampingkan pasal – pasal dari kitab – kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau ketentuan – ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual – beli;

2.  Tuntutan mengenai pengosongan rumah karena pemutusan hubungan sewa – menyewa masuk wewenang Kantor Urusan Perumahan, akan tetapi dalam hal pengosongan atas dasar jual – beli, pengadilan berwenang memeriksanya.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972, kaidah hukum berbunyi: “Dalam hal dalil – dalil penggugat asal tidak selaras/ bertentangan dengan petitum – petitumnya dan karena yudex facti tidak memberikan alasan – alasan/pertimbangan – pertimbangan yang cukup, maka pertimbangan yudex facti dibatalkan”;   

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/Sip/1972 Tanggal 5 Agustus 1972, kaidah hukumnya berbunyi: “Permohonan kasasi diajukan sendiri oleh tergugat asli/pembanding/penggugat untuk kasasi, memori kasasi ditanda tangani oleh dan karenanya harus dianggap dibuat dan diajukan oleh Zakaria Dt. Maruhum, sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa Zakaria diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan kasasi, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap tidak disertai memori kasasi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 334K/Sip/1972 Tanggal 4 Oktober 1972, kaidah hukumnya berbunyi:
1.  Judex Facti tidak boleh mencoba dalil gugatan (posita) dari penggugat (ps 189 ayat 3 Rbg/ ps 189 ayat 3 HIR);
2.  Putusan pengadilan yang tidak diucapkan dimuka umum adalah tidak sah dan harus dibatalkan (pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 786K/Sip/1972 Tanggal 3 Januari 1972, kaidah hukumnya berbunyi:
1.  Tidak dipertimbangkannya memori banding oleh PT tidak dapat membatalkan putusan PT, oleh karena dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya;
2.  PT berwenang mengambil alih pertimbangan – pertimbangan PN yang dianggapnya telah benar;
3.  Tambahan sumpah adalah wewenang yudex facti dan tidaklah pada tempatnya diajukan pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1038K/Sip/1972 Tanggal 1 Agustus 1973, kaidah hukumnya berbunyi:
1.  Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding;
2.  Bila putusan PN telah mempunyai kekuatan pasti, maka terhadap perkara itu tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian lagi, oleh karena nama keputusan itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Tidak ada komentar: