Rabu, 18 Februari 2015

KESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUM


KESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUM


Kesalahan dalam arti luas meliputi:
1)  Sengaja;
2)  Kelalaian (Culpa);
3)  Dapat dipertanggungjawabkan.

Kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan, ketiga – tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (strafbaar feit)  sebagai unsur subyektif delik;

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Pompe dan Jonkers, memasukkan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas disamping sengaja atau kesalhan (schuld) dan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar heid) atau istilah Pompe “toerekenbaar.

Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (wederrechtelijkheid) terletak di luar pelanggaran hukum, sedangkan sengaja, kelalaian (onachtzaamheid) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian (onachtzaamheid) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur “kesalahan” dalam arti luas.

Sejak tahun 1930 dikenallah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (Keine strafe ohne Schuld). Hanya orang yang bersalah atau perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat dapat dipidana.

Dalam sidang perhimpunan yuris Belanda (Vergadering der Nederl. Juristenvereniging) telah diperdebabatkan mengenai hal asas  “tiada pidana tanpa kesalahan”. Vrij dan Wijnveldt menganjurkan agar asas tersebut dimasukkan ke dalam suatu pasal dalam KUHP. Anjuran ini ditentang oleh Pompe dengan alasan batas – batas kesalahan itu sangat gelap.

Menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) ada dua hal dapat diterima tidak dapatnya dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvatbaarheid) pembuat:
1.  Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat apa yang oleh undang – undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan);
2.  Dalam hal pembuat ada didalam keadaan kekuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu ( nafsu pathologis, gila, pikiran sesat dan sebagainya);

Menurut Hazewinkel – Suringa, telah diterima sekarang, bahwa tidak seoranpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. Oleh karena sekarang bukan saja undang – undang yang menentukan dapatnya dipidana suatu perbuatan tetapi juga hukum, maka dengan sendirinya kesalahan (schuld) dan melawan hukum merupakan bagian inti delik. Sesuai dengan faham yang membagi actus reus di satu pihak dan mens rea di lain pihak sebagai syarat pemidanaan, maka pendapat Hazewinkel – Suringa tersebut dapat disadur bahwa “kesalahan” dan “melawan hukum” merupakan syarat pengenaan pidana.

Hazewinkel – Suringa mengatakan, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan (niet toerekeningsvatbaarheid) maka tidak ada kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab yang psikis menurut Hazewinkel – Suringa bukanlah syarat umum dapat dipidana (strafbaarfeit). Kemampuan bertanggung jawab bukanlah pengertian yang statis, harus juga dilihat keadaan – keadaan sosial dan sifat delik itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan suatu variasi khusus dari kesalahan.

Menurut Andi Hamzah, pemisahan bagian subyektif dan obyektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Hal itu hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subyektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian obyektif. Bagian subyektif terdiri atas sengaja atau alpa (culpa) dan bagian obyektif adalah melawan hukum.

Tidak ada komentar: