Jumat, 27 Februari 2015

TANAH GUNTAI



TANAH GUNTAI

Jauh sebelum UUPA diundangkan, tanah guntai telah ada dan berkembang dengan bebsa, baik di Indonesia maupun di negara – negara lain, sehingga menimbulkan sistem yang terkenal, yaitu absenty landlords. Pada hakekatnya dan dalam praktek pemilikan tanah guntai yang pemiliknya tinggal di kota – kota besar  hidup senang – senang memperoleh dari tanahnya dengan melalui tenaga dari orang lain, adalah perbuatan pemerasan. Juga absenty landlords merupakan cara pemupukan tanah tanpa batas dalam tangan segelintir tuan – tuan tanah, sehingga hal ini merugikan kepentingan umum.

Dengan diundangkannya UUPA No. 5/1960 jo. PP No. 224/1961 dan PP No. 41/1964 yang melarang pemilikan tanah pertanian secara guntai, maka suasana pertanahan di Indonesia terbebas dari sistem pemerasn. Tetapi dengan dilarangnya pemilikan tanah tanpa batas, yaitu dengan diberlakukannya peraturan Undang – Undang No. 56 Prp. 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, maka terutama tuan – tuan tanah yang dirugikan, dengan melalui jalan penyelundupan hukum, yaitu melalui kelonggaran – kelonggaran yang terdapat di dalam PP No. 224/1961 dan PP No. 41/1964 mereka mengamankan tanah – tanah kelebihan yang seharusnya terkena oleh UU No. 56 Prp. 1960. Keadaan inflasi yang mulai mengganas di sekitar tahun 1964 sampai dengan 1967 mendorong para pemilik modal mengikuti jejak perbuatan tuan – tuan tanah.

Setelah keadaan moneter membaik dan mulai direalisasikan Pelita I dan berjalan sampai hampir selesainya Pelita II, sangatlah menyolok  tindakan para pemilik modal untuk menguasai tanah dengan segala jalan, yaitu membeli tanah – tanah yang akan dijadikan obyek proyek pembangunan, terutama pembangunan perumahan di segala penjuru – penjuru kota di seluruh Indonesia. Tanah – tanah tersebut banyak jatuh ke tangan mereka. Tindakan mereka jelas – jelas telah merugikan pemilik tanah yang kebanyakan rakyat kecil yang umumnya tidak mengetahui sebelumnya bahwa tanah – tanah mereka akan terkena proyek pembangunan. Banyak juga tanah – tanah pertanian yang jatuh ke tangan pemilik modal. Dan kelak tanah – tanah itu akan dijualnya dengan harga yang lebih tinggi. Usaha spekulatif yang merugikan rakyat banyak, jelas tak dapat ditolerir. Juga mereka, para pemilik modal yang tinggal di kota – kota besar itu, jelas telah melanggar PP No. 224/1960 jo. PP No. 41/1964 meskipun mereka berdalih untuk pembangunan. Pemilikan tanah pertanian secara guntai yang tadinya,  berdasar PP No. 224/1961 dan PP No. 41/1964, dikecualikan bagi pegawai negeri, dan pemilik yang meninggalkan tanahnya untuk sementara karena tuntutan agama, telah diselundupi oleh para pemilik modal tadi.

Selain itu, masih ada pemilikan tanah pertanian secara guntai yang dilakukan dengan tidak sah, terutama karena terdorong oleh penetapan tentang jumlah besarnya ganti rugi menurut ketentuan tahun 1967 yang sebenarnya sudah tidak memadai lagi dengan nilai uang saat ini.





PENGERTIAN TANAH GUNTAI

Pengertian tanah guntai pada waktu sebelum diundangkannya UUPA, adalah pemilikan tanah yang pemiliknya tidak hadir atau tidak tinggal di tempat tanah itu terletak. Pemilikan tanah guntai tidak dibatasi luas tanahnya, juga tak dibatasi peruntukan tanah guntai yang dimiliki, apakah untuk pembangunan perumahan, perusahaan, atau pertanian. Juga pemiliknya dapat siapa saja.

Sesudah berlakunya UUPA dan peraturan – peraturan pelaksanaannya, maka tanah guntai mempunyai pengertian yang lebih sempit  dari pengertian sebelum berlakunya UUPA, baik tujuan pemilikan, peruntukannya, maupun siapa yang dapat memiliki tanah guntai itu.

Tanah guntai pertanian adalah pemilikan tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya. Batasan ini menurut ketentuan – ketentuan yang termuat didalam PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964. 

TERJADINYA TANAH GUNTAI

Terjadinya tanah guntai sebelum UUPA dan sesudah berlakunya UUPA adalah berlainan. Sebelum UUPA terjadinya pemilikan tanah terutama tanah pertanian secara guntai itu lebih luas, artinya dapat terjadi dengan berbagai – bagai cara. Sedangkan sesudah berlakunya UUPA, yaitu menurut PP No. 224/1961 dan PP No. 41/1964, hanya terjadi karena pemiliknya sedang menjalani tugas di daerah lain, sebagai pegawai negeri atau karena menjalankan kewajiban agama (naik haji) dan alasan lain yang dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri.

LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA GUNTAI

Dasar hukum larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai tercantum di dalam UUPA pasal 10 ayat (2) jo. pasal 3 PP No. 224/1961 jo. pasal 3a s/d 3e PP No. 41/1964. Tujuan larangan atau penghapusan tersebut adalah untuk melenyapkan sistem pemerasan dan penumpukan tanah  di tangan segelintir tuan – tuan tanah. Tujuan ini sesuai dengan tujuan landreform yang sudah dilaksanakan di berbagai negara untuk menghapuskan sistem absentee/absenty landlords yang merugikan kepentingan umum selama berabad – abad dahulu.

Tanah – tanah pertanian yang terkena ketentuan – ketentuan UUPA pasal 10 ayat (2) jo. pasal 3 PP No. 224/1961 jo. pasal 3a s/d 3e PP No. 41/1964, oleh pemerintah diberi ganti kerugian, dan hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam Hukum Agraria Nasional kita yang mengakui adanya hak milik perseorangan atas tanah. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (2) UUPA, pada asasnya pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif; dan ini hanya mengenai tanah – tanah pertanian saja. selain  PP No. 224/1961 jo.  PP No. 41/1964 melarang tanah pertanian guntai, juga masih memberi pengecualian pemilikan tanah pertanian secara guntai menurut batas – batas tertentu bagi orang – orang tertentu pula.




PENYELUNDUPAN HUKUM

Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong orang untuk melakukan penyelundupan hukum, yaitu mempergunakan kelemahan – kelemahan yang terdapat di dalam peraturan PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 sehingga orang tersebut dapat melakukan pemilikan tanah secara guntai yang terselubung.

Pada masa – masa permulaan berlakunya UUPA dan peraturan – peraturan pelaksanaannya sdekitar tahun 1960 sampai dengan 1964, cara – cara pemilikan tanah yang tidak sah itu dilakukan oleh pihak – pihak atau tuan – tuan tanah yang merasa dirinya dirugikan oleh peraturan landreform. Mereka menyelamatkan tanah – tanahnya yang seharusnya terkena landreform itu, lalu menyelubunginya dengan mengadakan:
1.     Perjanjian tersendiri dengan orang – orang yang akan mendapatkan tanah – tanah yang dibagi itul atau
2.     Tanah – tanah pertanian itu, yang seharusnya terkena landreform, ditanami dengan tanaman – tanaman keras; atau
3.     Di atas tanah – tanah tersebut dibangun pabrik – pabrik yang bahannya diambil dari tanaman – tanaman yang ditanam diatas tanah – tersebut;
4.     Tuan – tuan tanah itu bekerjasama dengan Kepala Desa atau Camat yang berwenang di wilayah tanah itu terletak. Oleh karena itu, banyak  orang yang menuding bahwa Kepala Desa dan Camat adalah orang yang tahu banyak tentang mana – mana tanah guntai atau bukan.

Pada masa – masa inflasi yang mengganas di sekitar tahun 1964 sampai 1967, penyelundupan – penyelundupan hukum untuk memiliki tanah (pertanian)  secara terselubung dilakukan oleh para pemilik modal semata – mata untuk menyelamatkan uangnya dari dampak inflasi.

GANTI KERUGIAN KEPADA  BEKAS PEMILIK TANAH PERTANIAN GUNTAI

Jumlah besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada para bekas pemilik tanah guntai tersebut diatur dalam PP No. 224/1961 yaitu pasal 7 ayat (6) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap hektar. Setelah situasi yang mengganas sekitar antara tahun 1964 – 1967, dan pada tahun 1967 keadaan moneter sudah mulai membaik kembali, dan dikeluarkanlah Peraturan Menteri AgrariaNo. 1/1967 yang menetapkan penyesuaian  dimana jumlah besarnya ganti rugi yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hektar.    

TINDAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF  TERHADAP PENYALAHGUNAAN  LEMBAGA PEMILIKAN TANAH GUNTAI

Tindakan preventif, yaitu tindakan pemerintah yang bermaksud mencegah atau menghindarkan arus penyalahgunaan lembaga pemilikan tanah secara guntai, dilakukan dengan cara:
a.     Mengeluarkan peraturan – peraturan yang disertai ancaman pidana, jadi merupakan tindakan yang menakut – nakuti, baik terhadap pemilik tanah atau pejabat yang berhubungan dengan itu (lihat PP No. 224/1961);
b.     Penyuluhan tentang pemilikan tanah yang baik, dan lain sebagainya.

Tindakan represif, yaitu tindakan pemerintah yang bermaksud melenyapkan atau memusnahkan penyalahgunaan tanah guntai tersebut, yaitu dengan melaksanakan sanksi/ancaman itu melalui pengadilan. Menurut ketentuan PP No. 224/1961 pasal 19, yaitu bahwa terhadap pemilik tanah diancam pidana kurungan/denda serta tanahnya dicabut oleh negara tanpa ganti rugi (ayat 2), sedangkan terhadap mereka yang menghalang – halangi terlaksananya PP NO. 224/1961 ini diancam pidana kurungan/ denda (ayat 1).  

Tidak ada komentar: