Jumat, 06 Maret 2015

KEBIJAKAN PUBLIK YANG PRO PEMBANGUNAN SOSIAL



KEBIJAKAN PUBLIK YANG PRO PEMBANGUNAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita – cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 yang menentukan dengan seksama  mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Menurut Sri Edi Swasono (2001), “Dengan menempatkan pasal UUD 1945 dibawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tes untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata – mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fiskal. Dengan demikian, dilihat dari perspektif pembangunan sosial, Indonesia menganut negara kesejahteraan, meskipun dengan model residual atau bahkan model minimal. Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusi (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sosial.

Baik pada masa Orde Baru maupun pada Era Reformasi saat ini, pembangunan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program – program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif  serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun dibantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.

Saat ini terdapat kecenderungan, pemerintah semakin enggan terlibat mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi – tingginya, termasuk menarik pajak dari rakyat sebesar – besarnya. Sedangkan tanggung jawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Bergulirnya otonomi daerah, bukannya semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemda dalam mengelola pembangunan daerah belum diikuti dengan penguatan piranti kebijakan dan strategi pembangunan sosial. Bahkan terdapat ironi di beberapa daerah dimana institusi – institusi kesejahteraan sosial yang sudah mapan, alih – alih tidak dibinakembangkan malahan dibumihanguskan begitu saja.

Sangat terkesan bahwa pengalihan pembangunan sosial hanya dianggap sebagai beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah. Tidak sedikit Pemda yang hanya mau menerima penguatan dan peralihan wewenang dalam pengelolaan dan peningkatan sumber – sumber “Pendapatan Asli Daerah” (PAD). Sedangkan peralihan tugas dan peran menangani “Permasalahan Sosial Asli Daerah” (PSAD) inginnya diserahkan kepada masyarakat, lembaga – lembaga sosial dan keagamaan.

Dalam menghadapi globalisasi dan menguatnya ide kapitalisme, maka visi, misi dan strategi kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia perlu direvitalisasi dan bukan dideligitimasi. Sehingga bidang ini tidak menjadi sekedar kegiatan amal atau usaha sporadis setengah hati yang tidak terencana dan jauh dari prinsip dan wawasan keadilan sosial. Bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara – negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh kebijakan publik, seperti berbagai skim jaminan sosial yang benar – benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah.

Pengalaman di dunia Barat memberi pelajaran bahwa jika negara menerapkan sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis, maka itu tidak berarti pemerintah harus “cuci tangan” dalam kebijakan publik yang menyangkut pembangunan sosial. Karena, sistem ekonomi kapitalis adalah strategi mencari uang, sedangkan pembangunan sosial adalah strategi mendistribusikan uang secara adil dan merata.

Sebagai ilustrasi negara dapat diibaratkan sebagai sebuah keluarga, mata pencaharian boleh saja bersifat kapitalis, tetapi perhatian terhadap anggota keluarga tidak boleh melemah, terutama terhadap anggota yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak balita, anak cacat atau orang lanjut usia. Bagi anggota keluarga yang normal atau sudah dewasa, barulah orang tua dapat melepaskan sebagian tanggung jawabnya secara bertahap agar mereka menjadi manusia mandiri dalam masyarakat.

Tidak ada komentar: