Jumat, 03 April 2015

BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI MESIN NEGARA




BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI MESIN NEGARA

Pemerintahan sangat dekat hubungannya dengan birokrasi. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa birokrasi adalah alat negara, disini lebih spesifik dikatakan bahwa dalam negara, sebelum ia dijalankan birokrasi maka harus ada pemerintahan yang mengatur birokrasi. Dalam dunia pemerintahan, kita seringkali mengenal kata birokrasi dalam konteks publik yaitu pengelolaan fungsi – fungsi pemerintahan.

Pemerintah adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit – unit dalam negara yang bertugas untuk mengatur pelaksanaannya tugas – tugas pemerintahan yang baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum. Selanjutnya ilmu yang mempelajari bekerjanya struktur dan proses penyelenggaraan pemerintahan disebut ilmu pemerintah.  

Pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua bagian besar dalam tatanan kenegaraan, yaitu institusi atau orang – orang “yang memerintah” dan lembaga baik formal maupun informal diluar pemerintahan yang berada dalam kendali pemerintahan yang disebut sebagai “yang diperintah”. Keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, fungsi – fungsi pengaturan, penetapan nilai, pelaksanaan dan pengelolaan sendi – sendi pemerintahan adalah bidang kajian utama ilmu pemerintahan.   

Kita dapat melihat betapa erat hubungan antara birokrasi dengan pemerintahan. Dalam sejarah pemerintahan, kita juga melihat peran mereka dalam proses muncul, berjalan dan tenggelamnya sebuah pemerintahan. Dapat dikatakan tanpa birokrasi mungkin orang masih bisa menyebut nama dan keberadaan sebuah pemerintahan secara de facto, namun bisa dipastikan tidak akan ada pemerintahan yang efektif tanpa birokrasi yang baik.

Birokrasi dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai proses administrasi pemerintahan, dan juga sebagai struktur atau fungsi yang bersifat statis, dimana disitu ada pejabat yang menjalankan struktur yang biasa disebut sebagai birokrat.

Birokrat, pejabat dan staf administrasi selalu terkait dengan pemerintahan dan menjadi aktor penting dalam sebuah negara, baik dalam urusan politik, administrasi dan pembuatan kebijakan negara. Hal ini berlaku pada hampir semua jenis pemerintahan.

Birokrasi juga dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mengadopsi sistem tertentu dimana didalamnya terdapat pembagian kerja dan tugas yang jelas antar divisi, terdapat nilai impersonal dimana “orang mengikuti aturan, bukan aturan mengikuti orang”, penyusunan jabatan dan karir berdasarkan kompetensi dan bukan preferensi, terdapatnya otoritas pengawasan dan juga terdapatnya hierarki.

Tidak ada komentar: