Jumat, 10 April 2015

FUNGSI DAN POSISI BIROKRAT



FUNGSI DAN POSISI BIROKRAT

Negara modern membutuhkan birokrasi yang modern. Birokrat-lah yang mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Seorang menteri (sebagai pejabat politik) memiliki waktu yang terbatas dan tak mungkin bisa ada di semua tempat pada saat yang bersamaan, hal itu disebabkan rentang kendali mereka terbatas. Dalam kaitan ini, birokrat memiliki posisi unik. Keterjaminan posisi pegawai negeri sipil lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh para politisi.

Terutama sekali pada pemerintahan parlementer, menteri akan dipindah jabatannya, dipromosikan, diturunkan dan digantikan begitu kepemimpinan berubah. Hal ini memberikan daya insentif kepada birokrat untuk menolak perubahan mereka hanya perlu tidak berbuat sesuatu sampai sang menteri tak lagi menduduki jabatannya. Jadi, ada dua sumber kekuatan dari birokrasi, yaitu: “Control over implementation and comparison between the career structure of civil servants and elected politicians”. Atau “pengawasan atas implementasi kebijakan, dan perbandingan antara struktur karir pegawai negeri sipil dan politisi yang terpilih”.

Sumber kekuatan birokrasi itu sendiri bisa menjadi sesuatu yang positif dan juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Menjadi sesuatu yang positif jika dijalankan dalam kerangka pencapaian tujuan negara. Namun menjadi sesuatu yang negatif manakala dijalankan demi kepentingan birokrat sendiri.

Menurut Rod Hague (1993) ada dua kekuatan yang berpengaruh terhadap efektif tidaknya suatu keputusan politik yang telah diambil para politisi. “First, civil servants and advisers may choose not to pass on information that they know the decision – makers will not life”. Dijelaskan bahwa secara negatif dapat dikatakan bahwa dalam kondisi tertentu pegawai negeri sipil akan memilih untuk tidak menyerahkan informasi yang mereka tahu tidak akan disukai para pengambil kebijakan. Hal itu bisa terjadi karena informasi yang mereka miliki berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, para menteri menjadi bergantung pada saran dan informasi yang diberikan oleh para pegawai negeri sipil mereka. Dalam hal ini, birokrasi memiliki potensi kekuasaan yang sungguh besar dengan informasi yang ada.

Birokrasi adalah bentuk kecil pemerintahan, minus para politikus dalam pemerintahan. Jadi birokrasi itu juga pemerintahan, namun tidak termasuk didalamnya para pemimpin politik. Begitu Ketua Parpol masuk dalam pemerintahan, maka ia harus dipandang sebagai alat negara, bukan politisi. Dapat dikemukakan juga bahwa pemerintahan adalah mesin negara.

Michael G. Roskin menyebutkan bahwa sekurang – kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern, yaitu:
1.  Fungsi Administrasi;
Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Dengan fungsi administasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang – undang yang telah disusun oleh legeslatif serta penafsiran atas undang – undang tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan  kebijaksanaan umum suatu negara, dimana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan;



2.  Fungsi Pelayanan;
Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok – kelompok khusus. Badan meteorologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, dimana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas – batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan Pos dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

3.  Fungsi Pengaturan (Regulation);
Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

4.  Fungsi Pengumpulan Informasi (Information Gathering);
Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan – kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan sistuasi faktual. Oleh sebab itu badan birokrasi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data – data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi oknum birokrasi berkesempatan melakukan pungli.

Tidak ada komentar: