Kamis, 30 April 2015

HAK BELA DIRI TIDAK BERARTI MENJADI HAKIM SENDIRI



HAK BELA DIRI TIDAK BERARTI MENJADI HAKIM SENDIRI

Seseorang berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Juga berarti, bahwa seseorang yang mendapat serangan atau ancaman serangan harus (segera) melapor kepada polisi untuk mendapat perlindungan. Ketentuan tersebut dapat pula dikatakan sebagai suatu ketaatan yang diharuskan karena suatu asas dalam undang – undang yang pada prinsipnya: melarang menjadi hakim sendiri (daad van eigen richting);

Sebagaiman telah diketahui menjadi Hakim sendiri pada umumnya dan dalam batas – batas tertentu hanya diperkenankan dalam soal – soal perbuatan perdata. Dalam perkara/tindak pidana aduan yang dirugikan dapat menyelesaikan sendiri perkara tersebut dengan hanya mengharuskan yang merugikan untuk minta maaf atau menepung tawari. Menjadi Hakim sendiri dalam soal – soal tindak pidana pada umumnya akan dapat menghancurkan ketertiban dan keamanan karena tindakan balas – membalas yang tidak akan ada akhirnya. Perlindungan yang diberikan oleh negara, dalam hal seseorang mendapat serangan, ditinjau dari sudut kepentingan umum, adalah justeru supaya negara yang menegakkan keadilan, sebagaimana selayaknya keadilan harus dipelihara. Negara yang tidak langsung terlibat dalam suatu serangan, akan lebih adil memberikan keputusannya, dibandingkan dengan orang yang langsung dirugikan. Namun demikian karena negara juga melindungi kepentingan individu maka secara terbatas undang – undang telah pula mengakui salah satu hak individu yaitu apa yang disebut “hak membela diri” (recht van zelfverdediging) yang malah diperluas dengan “diri orang lain”, tidak terbatas kepada hanya keluarga atau famili sendiri, melainkan kepada setiap orang;  

Tidak ada komentar: