Selasa, 14 April 2015

ILMU HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



ILMU HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Disamping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan: ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali obyeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Kalau obyek ilmu hukum pidana adalah aturan – aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik – baiknya serta seadil – adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya: agar menjadi mengerti apa sebab – sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab – sebab lain lagi. Jika sebab – sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan – tindakan yang tepat, agar orang tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang – orang lain tidak akan melakukannya.

Terutama di negeri – negeri Angelsaks, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian: Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab – sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; Criminal sosiology, yang mencoba mencari sebab – sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya); Criminal policy, yaitu tindakan – tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Ada yang berpendapat bahwa nanti kalau perkembangan kriminologi sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pidana. Sebab kata mereka itu, meskipun telah berabad – abad orang menjatuhi pidana pada orang yang berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap tetap dilakukan orang. Ini menandakan bahwa pidana itu tidak mampu untuk mencegah adanya kejahatan, jadi bukanlah obat bagi penjahat. Bagaimana akan mungkinnya itu. Kalau penjahat diibaratkan orang yang sakit, dan pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, hal itu dijadikan obat untuk si sakit tadi? Untuk dapat mengobatinya, tentunya terlebih dahulu diperlukan mengetahui sebab – sebab daripada penyakit itu. Dan karenanya yang diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan tindakan – tindakan.

Pendapat yang mengatakan bahwa suatu saat tidak diperbolehkan lagi pidana, menurut Prof. Moeljatno, SH. agak terlalu simplistis. Sebab kiranya, pandangan bahwa pidana adalah semata – mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan, sekarang sudah ditinggalkan, dan telah diinsyafi bahwa senyatanya adalah lebih kompleks. Kalau sekarang sifatnya pembalasan masih ada, maka itu adalah hanya suatu faset, suatu segi yang kecil. Faset – faset yang lain dan lebih penting   menurut Prof. Moeljatno, SH. umpamanya adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana disatu pihak, dan dilain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Adapun caranya untuk mencapai usaha pemasyarakatan ini adalah bermacam – macam, yang boleh berganti dan berubah menurut perkembangan ilmu pendidikan dalam bidang tersebut. Dengan demikian makna pidana seharusnya lalu berubah. Tidak lagi sebagai penderitaan fisik dan perendahan martabat manusia sebagai pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan, tetapi mencakup seluruh sarana yang dipandang layak dan dapat diprektekkan dalam suatu masyarakat yang tertentu. Sebagai contoh dalam pasal 21 Fundamentals of Criminal Legislation for the USSR an the Union Republica, 1958 ditentukan ada 7 macam pidana, yaitu: 1) deprivation of liberty; 2) transportation;3) exile;4) corrective labour without deprivation of liberty; 5) deprivation of the right to occupy a certain post or engaged in certain activity; 6) fines; 7) social censure.

Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara – cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.

Ilmu hukum pidana dan kriminologi, merupakan pasangan, merupakan dwitunggal. Yang satu melengkapi yang lain. Kedua ilmu ini di Jerman dicakup dengan nama: Die gesammte Strafrechtswissenschaft, dan dalam negeri – negeri Angelsaks: Criminal science.  

Tidak ada komentar: