Kamis, 30 April 2015

ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA



ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA

Obyek ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama adalah mempelajari asas – asas dan peraturan – peraturan hukum pidana yang berlaku, menghubungkan asas – asas/peraturan – peraturan yang satu dengan yang lainnya, mengatur penempatan asas – asas/peraturan – peraturan tersebut dalam suatu sistematika, agar dengan demikian dapat dipahami pengertian yang obyektif dari peraturan – peraturan yang berlaku (hukum pidana positif) yang merupakan tujuan dari ilmu pengetahuan hukum pidana;

Tugas utama dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk mempelajari dan menjelaskan (interpretasi) hukum (tindak) pidana yang berlaku pada suatu waktu dan negara (tempat) tertentu. Ia mempelajari norma – norma dalam hubungannya dengan pemidanaan (konstruksi), dan kemudian menerapkan hukum pidana yang berlaku secara teratur dan berurutan (sistimatika). Dengan perkataan lain, ia mengolah suatu tindak pidana yang sudah terjadi kemudian dihubungkan dengan penerapan hukum pidana yang berlaku. Selanjutnya dalam perkembangannya ia tidak terbatas hanya mempelajari kenyataan – kenyataan tersebut, tetapi juga hal – hal yang bersangkut paut dengan hukum pidana yang bersifat filosofis, dogmatis, dan historis;

Beberapa sarjana berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana bersifat dogmatis (Zevenbergen). Diutarakan bahwa hukum pidana dirumuskan secara normatif, bukan kausaal. Karenanya harus berpegang secara teguh kepada norma – norma yang berlaku dan jangan kepada cara – cara pemberantasannya;

Sebagian sarjana lain berpendapat supaya ilmu pengetahuan hukum pidana jangan hanya dilihat sebagai bersifat dogmatis. Karena baik dilihat dari segi kepentingan masyarakat, maupun dari segi perkembangan hukum, hukum pidana yang telah ada, tidak selalu paralel dengan kebutuhan masyarakat. Lagipula jika tidak diperkembangkan maka ilmu pengetahuan hukum pidana akan beku. Dengan perkataan lain, dalam mempelajari hukum positif, harus juga mempelajari hukum yang dicita – citakan (ius constituendum);

Selain dari ilmu pengetahuan hukum pidana berfungsi mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematisirnya, juga harus digunakan untuk mempelajari sebab – sebab dari suatu tindak pidana dan cara memberantasnya. Dengan demikian timbullah suatu ilmu pengetahuan yang baru, yang semula hanya merupakan ilmu pengetahuan tambahan bagi hukum pidana, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan (kriminologi);

Tidak ada komentar: