Kamis, 30 April 2015

SEKILAS MENGENAI HUKUM PERTANAHAN, saduran.



SEKILAS MENGENAI HUKUM PERTANAHAN

Politik hukum adat dari Pemerintah Belanda membiarkan hukum adat itu berlaku terhadap golongan bumiputera, merupakan politik antiakultrasi yang ditinjau dari sudut sosial – ekonomi tidak menguntungkan bagi golongan tersebut;

Dipromosikannya hukum adat kepada sarjana – sarjana hukum/dan pimpinan – pimpinan kita oleh Pemerintah Belanda hanya perbuatan alih perhatian (afleidingsmanouvre) saja, supaya mereka tidak membuka mata terhadap politik antiakultrasi pemerintah;

Hukum adat yang diartikan Hukum Indonesia Asli, yang tidak tertulis dalam perundang – undangan Republik Indonesia, yang disana – sini mengandung unsur agama, hanya memenuhi tuntutan suatu kehidupan bersama yang bersifat tradisional, tetapi tidak memadai untuk digunakan dalam melakukan kegiatan business besar dan memenuhi tuntutan zaman modern;

Politik hukum Pemerintah Belanda membiarkan bangsa kita khususnya golongan asli, menjadi salah satu sebab terbelakangnya kedudukan sosial ekonomi dari golongan asli, dibandingkan dengan golongan – golongan lainnya;

Istilah “Hukum Adat” dalam pasal 5 UUPA tidak mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian Hukum Adat sebagi Hukum Indonesia Asli, melainkan merupakan hukum sintesis yang mengambil bahan – bahan yang baik – baik dari Hukum Adat maupun dari Hukum Barat;

Hukum Adat yang tercantum dalam UUPA sebagai hukum sintesis tidak menolak sistem hukum yang konsensual;

Yurisprudensi mengenai pengertian Hukum Adat UUPA belum mantap menganut satu pendirian, maka karena itu dan untuk menghindari perang tafsir yang tidak ada kesudahannya, mutlak perlu adanya tafsirnya yang sama mengenai pengertian Hukum Adat UUPA (pasal 5);

Yang sangat penting dan ditonjolkan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah modernisasi hukum nasional kita yang hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan asas konsensualisme;

Pemakaian sistem hukum yang konsensual dalam Hukum Adat UUPA didukung pula oleh pendapat beberapa sarjana dan oleh Mahkamah Agung;

Sistem hukum yang konsensual atau asas konsensualisme dapat dijabarkan dari sejarah terjadinya UUPA, konstruksi kalimat yang dipakai, maupun dari salah satu keputusan Mahkamah Agung;

Penafsiran – penafsiran dari ketentuan UUPA dengan sistem hukum yang kontan menimbulkan kesulitan – kesulitan, terutama dalam menafsirkan lembaga – lembaga hukum yang abstrak sifatnya, misalnya lembaga fidusia;

Penafsiran – penafsiran dengan sistem hukum yang konsensual memberi hasil yang memadai dan sesuai dengan asas – asas hukum umum yang sudah diterima;

Prosedur pendaftaran tanah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1961 dapat menimbulkan birokrasi yang tidak perlu, disebabkan oleh adanya satu wewenang yang sama diberikan kepada dua instansi yang memberi peluang timbulnya praktek – praktek pungli;

Lembaga hipotik yang oleh UUPA diperhatikan berlakunya, bilamana mengenai obyeknya ditafsirkan menurut Hukum Adat V (Hukum Adat zaman van Vollenhoven C.s), maka dalam hal tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur;

Sekilas penelaahan yurisprudensi memperlihatkan belum adanya kemantapan dalam penafsiran UUPA dalam kejadian – kejadian yang konkrit dalam praktek peradilan;


Tidak ada komentar: